Berita

Purbaya Tingkatkan Penerimaan Negara Tanpa Utang, Partai X: Beban Tetap di Rakyat!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme baru terkait pembiayaan pembangunan tanpa mengandalkan utang. Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat akan otomatis meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Dengan begitu, belanja negara tidak harus lagi bersandar pada penambahan utang. Purbaya bahkan menghitung, setiap tambahan 1% pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan pemasukan pajak sekitar Rp220 triliun.

Namun, langkah ini langsung mendapat sorotan dari Partai X. Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa kebijakan tanpa utang bukan berarti rakyat terbebas dari beban. Ia mengingatkan tugas negara itu ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.

Kritik Partai X

Rinto menilai, strategi Purbaya hanya memindahkan beban dari utang negara ke pundak rakyat melalui pungutan pajak. Pajak memang menjadi sumber penerimaan negara, tetapi jika tidak dikelola dengan adil, maka rakyat tetap merasakan tekanan.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Lebih penting memastikan kebijakan fiskal benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Partai X menegaskan, pemerintah hanyalah pelayan rakyat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan dan seharusnya menjadi pusat kebijakan. Politik menurut Partai X adalah upaya menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan serta kesejahteraan rakyat.

Bagi Partai X, sejahtera berarti rakyat mampu memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Negara harus hadir untuk memastikan hal itu, bukan sekadar mengejar indikator ekonomi makro.

Solusi Partai X

Sebagai solusi, Partai X menawarkan pendekatan berbasis prinsip keadilan, transparansi, dan kedaulatan rakyat. Beberapa langkah yang diajukan adalah:

1. Musyawarah Kenegarawanan Nasional bersama kaum intelektual, tokoh agama, TNI/Polri, dan budayawan untuk menyusun arah pembangunan berkeadilan.
2. Reformasi sistem hukum dan birokrasi digital agar pungutan negara tidak membuka ruang korupsi atau manipulasi.
3. Pendidikan berbasis Pancasila agar masyarakat memahami hak dan kewajiban, serta tidak terus-menerus menjadi objek beban fiskal.
4. Pemisahan yang jelas antara negara dan pemerintah sehingga kegagalan rezim tidak otomatis membebani rakyat.

Dengan langkah tersebut, Partai X menegaskan pembangunan bisa dibiayai secara adil dan berkelanjutan. Negara hadir bukan sekadar sebagai pemungut pajak, tetapi sebagai pelindung dan pelayan rakyat.

Kebijakan tanpa utang yang digagas Purbaya bisa jadi langkah maju, tetapi Partai X mengingatkan bahwa rakyat jangan sampai kembali menjadi korban. Pembangunan sejati adalah ketika rakyat merasakan perlindungan, pelayanan, dan keadilan dari negara, bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi.