Berita

Kepala BSSN: Uang Tak Menjamin Aman, Partai X Desak Perlindungan Konkret untuk Rakyat

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN RI), Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, menegaskan bahwa investasi finansial besar tidak otomatis menjamin keamanan siber. Ia mencontohkan Amerika Serikat dan Arab Saudi, meski menggelontorkan dana triliunan, tetap menjadi korban serangan siber. Bahkan perusahaan global seperti Samsung dan Apple juga mengalokasikan dana fantastis, namun masih menghadapi ancaman. Nugroho menegaskan ada tiga kunci keamanan siber, yaitu teknologi maju, tata kelola baik, dan SDM kompeten.

Nugroho menyoroti kesalahpahaman bahwa keamanan siber hanya bergantung pada besarnya anggaran. Menurutnya, tanpa tata kelola yang transparan dan SDM yang ahli, investasi hanya menjadi angka. Situasi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran banyak pihak terhadap pentingnya keamanan siber. Akibatnya, sistem layanan digital publik menjadi rawan serangan dan rakyat bisa menjadi korban langsung kebocoran data.

Pandangan Partai X

Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, keamanan siber bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut perlindungan hak dasar rakyat. “Kalau data rakyat bocor, kalau layanan digital disabotase, siapa yang paling dirugikan? Rakyat, bukan pejabat,” ujarnya.

Partai X menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemerintah hanyalah pelayan rakyat yang wajib memastikan perlindungan menyeluruh, termasuk dalam dunia digital. 

Solusi Partai X

Berdasarkan prinsipnya, Partai X menawarkan solusi konkret:

1. Pembangunan sistem keamanan digital nasional berbasis kemandirian teknologi. Jangan hanya bergantung pada vendor asing.
2. Penguatan tata kelola publik. Keamanan siber wajib disertai regulasi jelas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah.
3. Revolusi SDM digital. Latih dan rekrut tenaga ahli siber lokal agar rakyat tidak bergantung pada tenaga asing.
4. Pengawasan rakyat. Libatkan masyarakat sipil dalam audit dan pengawasan sistem digital agar ada kontrol publik.

Keamanan siber bukan sekadar proyek investasi, tetapi kewajiban negara dalam melindungi rakyat. Partai X menegaskan, perlindu