Berita

IKN Diusulkan Jadi Ibu Kota Kedua, Partai X Soroti Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah

Wacana menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota kedua yang diusulkan oleh anggota DPR RI, Bambang Haryo cukup menuari sorotan. Usulan ini muncul di tengah ketidakpastian pembangunan IKN, yang sebelumnya terancam mangkrak akibat pemblokiran anggaran oleh pemerintah.

Jika usulan ini disetujui, artinya IKN dijadikan statusnya sebagai ibu kota kedua dan pusat industry. Sementara, Jakarta tetap berperan sebagai ibu kota utama.

Menanggapi hal tersebut, anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan  memberikan pandangannya terhadap inkonsistensi kebijakan pemerintah terkait proyek strategis ini. Menurutnya, usulan menjadikan IKN sebagai ibu kota kedua memperlihatkan ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur nasional.

"Awalnya, pemerintah mendorong IKN sebagai Ibu Kota Nusantara, menggantikan Jakarta. Kini, tiba-tiba ada wacana menjadikannya sebagai ibu kota kedua. Ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan ketidaktegasan dalam pengambilan keputusan strategis," ujarnya.

Rinto mengatakan, kebijakan yang berubah-ubah ini berisiko terhadap efektivitas dan efisiensi pembangunan. Padahal, pemerintah seharusnya bisa menjalankan pemerintahan secara efektif, efisien, dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.

"Bagaimana bisa masyarakat percaya terhadap proyek sebesar ini jika arahnya tidak jelas dan berubah-ubah dalam waktu singkat?" tanyanya.

Sebelumnya, pembangunan IKN juga diperkirakan bakal mengalami kendala serius dan terancam mamgkrak akibat pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja negara. Rinto menyoroti, langkah ini justru menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam merealisasikan rencana pemindahan ibu kota

 "Bagaimana mungkin pemerintah yang awalnya gembar-gembor soal urgensi IKN kini malah membatasi dan membiarkan proyek ini terancam mangkrak? Ini menjadi contoh nyata inkonsistensi dalam kebijakan publik," tegasnya.

Rinto menilai, kebijakan pemblokiran anggaran tanpa konsultasi yang memadai berpotensi menjadi bentuk manipulasi kekuasaan yang bertentangan dengan esensi Pancasila. "Negara harus dikelola dengan prinsip keadilan dan transparansi. Jika anggaran publik bisa begitu mudah diblokir tanpa kajian matang, maka publik berhak mempertanyakan ke mana arah kebijakan negara ini sebenarnya," imbuhnya.

Lebih jauh, Rinto menegaskan, Partai X mendesak pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan terkait proyek IKN. Ia juga mengingatkan, pembangunan infrastruktur harus berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan sekadar proyek ambisius yang akhirnya dibiarkan tanpa kejelasan.

Dengan dinamika yang terus berkembang, nasib IKN kini bergantung pada bagaimana pemerintah menjawab tantangan yang ada. Apakah proyek ini akan terus berlanjut sesuai rencana awal, atau justru semakin terombang-ambing dalam ketidakpastian?

"Kami menuntut pemerintah untuk lebih konsisten dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang dikeluarkan. Jangan sampai proyek ratusan triliun ini berujung sia-sia hanya karena ketidaktegasan dalam pengambilan keputusan," pungkasnya.