Berita

Bahlil Lahadalia Dorong Pembentukan Koalisi Permanen, Prioritaskan Kebijakan Pro-Kesejahteraan

Pejabat PDI-P Guntur Romli menegaskan posisi partainya tetap berada di luar pemerintahan. Ia menyebut PDI-P memilih menjadi kekuatan penyeimbang yang mengawasi jalannya pemerintahan. Pernyataan itu menjawab usulan koalisi permanen dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Guntur mengingatkan risiko kekuasaan absolut bila koalisi permanen diterapkan tanpa keseimbangan.

Perdebatan Koalisi Permanen dalam Sistem Presidensial

Guntur Romli menilai koalisi permanen berpotensi mengurangi ruang kritik terhadap pemerintah. Ia mengingatkan kekuasaan mutlak selalu mengandung risiko penyimpangan. PDI-P menyebut koalisi semacam itu tidak dikenal dalam sistem presidensial Indonesia. Koalisi permanen hanya relevan dalam sistem parlementer yang menuntut stabilitas pemerintahan. Andreas Hugo Pareira menyebut usulan itu tidak memiliki urgensi kekuasaan. Ia menilai koalisi permanen hanya mencerminkan kepentingan kelompok tertentu. Andreas menegaskan bahwa platform pemerintahan mengikuti visi presiden terpilih. Platform itu bukan agenda partai yang ikut dalam pemerintahan semata.

Pandangan Partai X terhadap Usulan Koalisi Permanen

Partai X memandang perdebatan koalisi permanen harus ditempatkan pada kepentingan rakyat. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menegaskan tiga tugas negara. Tugas itu meliputi melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Prayogi menilai usulan koalisi permanen tidak boleh mengurangi fungsi pengawasan. Pemerintah membutuhkan kritik konstruktif agar tidak terjebak pada kekuasaan absolut. Menurut Partai X, koalisi harus fleksibel dan berbasis kerja kebijakan. Kerja itu harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.

Risiko Konsentrasi Kekuasaan dan Minimnya Pengawasan

Partai X menilai koalisi permanen dapat membuat ekosistem kurang seimbang. Konsentrasi kekuasaan juga mengurangi ruang kebijakan alternatif. Hal itu dapat mempersempit inovasi dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Partai X menekankan pentingnya kompetisi gagasan dalam demokrasi. Kompetisi itu menjamin kebijakan tetap akuntabel dan berpihak pada rakyat.

Prinsip Partai X dalam Menjaga Demokrasi dan Tata Kelola

Partai X menjunjung prinsip negara yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Prinsip itu menekankan perlunya kebijakan berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Partai X menilai bahwa kekuasaan harus diawasi oleh lembaga dan partisipasi publik. Demokrasi kuat hanya lahir dari ruang kritik yang dijamin negara. Menurut prinsip Partai X, negara wajib memastikan keadilan sosial. Negara juga harus memastikan demokrasi berjalan melalui akuntabilitas dan etika pemerintahan.

Solusi Partai X untuk Menguatkan Sistem Pemerintahan Nasional

Partai X mendorong penguatan mekanisme evaluasi kebijakan berbasis data. Pemerintah harus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Partai X mengusulkan pembentukan forum dialog kebijakan yang melibatkan akademisi dan masyarakat sipil. Forum itu mendorong transparansi dan menjaga keseimbangan pemerintahan. Partai X menilai pentingnya memperkuat lembaga pengawasan independen. Lembaga itu memastikan koalisi tidak berkembang menjadi kekuasaan absolut. Partai X menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan harus sejalan dengan kesejahteraan rakyat. Pemerintah perlu memastikan kebijakan publik tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Partai X menegaskan pentingnya pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Koalisi permanen tidak boleh menutup ruang pengawasan terhadap pemerintah. Partai X mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga demokrasi Indonesia. Negara harus menghadirkan tata kelola yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.