beritax.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menunjuk La Ode Basir sebagai Anggota Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya. Penunjukan itu diumumkan melalui akun resmi Perumda Pasar Jaya pada Rabu (6/8), yang menyampaikan harapan agar La Ode dapat mengemban amanah dengan baik. Diketahui, La Ode merupakan relawan setia Anies Baswedan dan pendukung pasangan Pramono-Rano di Pilkada Jakarta 2024 lalu.
Selain La Ode, dua nama lain turut dilantik. Ketua Umum Forkabi juga menjadi anggota dewas, dan Anang Sri Kusuwandono ditetapkan sebagai sekretaris. Ketiganya akan mengawasi badan usaha milik daerah strategis, Perumda Pasar Jaya, yang bertugas mengelola pasar, properti, dan bisnis lain milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyebut penunjukan relawan ke jabatan pengawas sebagai bentuk pengaburan prinsip meritokrasi. Menurutnya, jabatan publik yang dibiayai oleh anggaran rakyat semestinya tidak menjadi arena balas jasa kekuasaan.
"Relawan dijadikan pengawas? Ini bukan profesionalisme, ini balas budi kekuasaan yang dibungkus kemasan resmi," tegas Rinto.
Ia menilai bahwa proses penunjukan seperti ini hanya akan mengaburkan batas antara profesionalisme dan loyalitas. Bila hal ini dibiarkan, maka penyelenggaraan BUMD dapat tersandera kepentingan kelompok, bukan pelayanan kepada rakyat.
Rinto kembali mengingatkan bahwa tugas negara ada tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Penunjukan seperti ini hanya menunjukkan bahwa penguasa masih menjadikan jabatan publik sebagai alat distribusi kekuasaan, bukan pelayanan.
Ia mengingatkan bahwa dalam perspektif Partai X, pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat untuk mengelola kekuasaan demi kesejahteraan rakyat secara efektif, efisien, dan transparan.
Partai X menuntut reformasi dalam proses seleksi jabatan publik, terutama di lingkungan BUMD. Penunjukan jabatan pengawas harus melalui mekanisme seleksi terbuka yang berbasis kompetensi, integritas, dan rekam jejak pelayanan publik.
Selain itu, Partai X menyerukan audit independen terhadap Perumda Pasar Jaya. Serta seluruh proses rekrutmen jabatan publik di BUMD untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan kelompok.
Partai X juga menyerukan kepada publik agar lebih aktif mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan BUMD agar tidak dikendalikan oleh kelompok tertentu.
Menurut Partai X, negarawan adalah mereka yang visioner dan menguasai ilmu pemerintahan serta kenegaraan, bukan sekadar loyalis partai atau kandidat tertentu. Indonesia membutuhkan negarawan sejati yang bekerja demi rakyat, bukan demi balas jasa kekuasaan.