Berita

Prabowo Pangkas APBN Rp306 T, Partai X: Efisiensi APBN Pastikan Tidak Bebani Rakyat Kecil

Presiden Prabowo Subianto membuat langkah berani dengan menerapkan kebijakan diet ketat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga Rp306,69 triliun. Jumlah tersebut dari pemangkasan belanja perjalanan dinas hingga uang honor, baik di Kementerian/Lembaga maupun di pemerintah daerah (pemda).

Pembatasan APBN 2025 ini ditegaskan Prabowo Subianto hanya berlaku untuk belanja yang tidak terlaku urgent. Sementara, pengeluaran untuk gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos) tetap diutamakan.

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, memberikan pandangannya terkait kebijakan ini. Menurutnya, meskipun langkah tersebut diperlukan untuk efisiensi, implementasi yang kurang tepat dapat menimbulkan risiko besar, terutama pada pelayanan dasar masyarakat.

“Efisiensi anggaran itu penting, tetapi harus ada prioritas yang jelas. Pemotongan anggaran jangan sampai menyasar kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini dapat berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, yang justru menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Rinto juga menyoroti pentingnya pengawasan dan transparansi dalam menjalankan kebijakan diet ketat APBN ini. Ia menilai, pemerintah harus belajar dari pengalaman sebelumnya, di mana pemotongan anggaran sering kali menyasar program-program esensial, sementara pos-pos yang bersifat administratif atau kurang produktif tetap dibiarkan membengkak.

“Nah, efektivitas itu baru tercapai jika kebijakan berbasis data, melibatkan para ahli, dan transparan kepada publik. Jangan sampai yang dikorbankan adalah sektor-sektor yang justru menopang kehidupan rakyat kecil,” katanya.

Selain itu, Rinto meminta pemerintah untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai tujuan. Pertama, pemerintah harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, ekonom, dan organisasi masyarakat, untuk menentukan prioritas anggaran yang tepat. Kedua, transparansi dalam alokasi anggaran harus ditingkatkan dengan membuka data penggunaan APBN kepada publik.

“Kami mendesak pemerintah agar melakukan pemangkasan secara proporsional dan berbasis pada urgensi. Program-program yang benar-benar berdampak langsung pada masyarakat harus dilindungi. Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini sangat diperlukan agar kita bisa mengukur efektivitasnya dan melakukan koreksi jika ditemukan kekeliruan,” jelasnya.

Dalam pandangan Partai X, kebijakan pengelolaan anggaran harus mencerminkan semangat keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Sila ke-5 Pancasila. Dikatakan Rinto, pemangkasan anggaran bukan hanya soal angka, tetapi juga soal dampaknya terhadap masyarakat. Langkah pemerintah dalam mengelola APBN 2025 ini juga diharapkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Kita tidak bisa menoleransi adanya ketimpangan akibat kebijakan ini. Oleh karena itu, kami akan terus mengawasi implementasi kebijakan ini. Jika langkah ini berhasil, itu akan menjadi bukti bahwa pemerintah benar-benar menjalankan amanah rakyat. Namun jika gagal, masyarakatlah yang akan menanggung akibatnya,” pungkasnya.