Berita

Pajak dan Peradilan Diperketat, Tapi Pemerasan oleh Aparat Dibiarkan?

beritax.id - Rakyat kecil dipaksa patuh dengan sistem pajak digital, audit intensif, dan prosedur hukum ketat. Namun, pelanggaran oleh aparat seolah dianggap angin lalu. Hal ini mencerminkan Negara adalah entitas rakyat, wilayah, dan pemerintah yang bertujuan menciptakan keadilan. Pemerintah hanyalah pelayan rakyat. Jika aparat justru menindas rakyat, maka telah terjadi pengkhianatan terhadap fungsi negara yang sesungguhnya. Pemerintah bukan pemilik negara. Seharusnya mereka bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan memperkaya diri.

Pandangan Partai X: Hentikan Pemerasan Pajak terhadap Rakyat

Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menilai kondisi ini sebagai alarm bahaya demokrasi. "Keadilan tidak boleh tebang pilih. Jika pajak dan peradilan diperketat untuk rakyat, maka aparat juga harus tunduk pada hukum," tegasnya. Partai X menolak segala bentuk impunitas dan ketimpangan perlakuan hukum.

Bagi Partai X, pemerintah hanyalah tenaga kerja rakyat. Mereka bukan penguasa. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Ketika aparat menyalahgunakan wewenang, rakyat berhak menuntut, bahkan mengganti pemimpin yang menyimpang dari amanat keadilan dan kesejahteraan.

Solusi Partai X: Negara Harus Dikendalikan oleh Pemiliknya

Partai X menawarkan solusi struktural dan sistemik:

• Bentuk Dewan Kedaulatan Rakyat untuk mengawasi aparat secara independen.
• Laksanakan Reformasi Hukum berbasis Sistem Kepakaran untuk menghapus mafia peradilan.
• Masukkan Pendidikan Politik ke dalam kurikulum dasar untuk menyiapkan rakyat menjadi pengawas negara.
• Dorong pemisahan lembaga negara dan lembaga pemerintah agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan.
• Tegakkan prinsip bahwa penguasa adalah pelayan rakyat, bukan pengendali rakyat.

Partai X meyakini, hanya negarawan sejati yang dapat membawa rakyat menuju keadilan sosial. Aparat yang melanggar hukum adalah pengkhianat mandat rakyat.

Negara yang sehat adalah negara yang menghukum aparat nakal, bukan membiarkannya. Pemerasan oleh aparat adalah pengkhianatan terhadap sila ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Partai X mengajak seluruh rakyat untuk sadar bahwa negara adalah milik mereka. Jika pemimpin tidak bisa menjalankan negara ke arah keadilan, maka rakyat berhak mengganti sopir bus bangsa ini.