beritax.id - Realitas politik hari ini menunjukkan krisis mendalam dalam tubuh partai politik di Indonesia. Banyak partai hanya menjadi alat transaksi kekuasaan. Idealisme dan orientasi pelayanan publik tergantikan oleh ambisi jabatan dan hasrat mempertahankan kuasa. Krisis integritas ini menyebabkan rakyat makin tidak percaya terhadap partai politik sebagai pilar demokrasi.
Partai X menyatakan bahwa partai politik di Indonesia seharusnya menjadi ruang pendidikan politik dan perekat kebangsaan. Namun faktanya, sebagian besar partai lebih sibuk mengurus elektabilitas ketimbang membangun kesadaran rakyat. Kader-kadernya pun lebih sering tampil sebagai penguasa, bukan pelayan masyarakat. Di tengah situasi ini, Partai X hadir dengan format baru pelayan publik.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan kembali prinsip dasar pemerintahan. "Tugas pemerintah itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat," ucapnya. Namun kenyataan hari ini, banyak pejabat justru menjadikan rakyat sebagai objek, bukan prioritas pelayanan.
Pemerintah seharusnya bersikap seperti pelayan rakyat, bukan tuan atas rakyat. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat harus dijalankan secara bertanggung jawab.
Dalam konsep Partai X, pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi mandat mengelola negara demi keadilan dan kesejahteraan. Bukan menggunakannya untuk memperkaya diri atau kelompoknya.
Partai X menegaskan bahwa politik adalah sarana perjuangan untuk menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Namun, partai politik saat ini justru menjauh dari esensi tersebut.
Rakyat dipandang sebagai angka suara, bukan manusia bermartabat. Pemerintah saat ini memposisikan diri sebagai penguasa, bukan pelayan. Dalam prinsip Partai X, pejabat dan politisi adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negeri sendiri bekerja untuk rakyat, bukan atas nama rakyat.
Partai X menawarkan solusi berbasis prinsip politik berkeadilan dan integritas. Format baru pelayan publik harus memadukan kompetensi, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat. Proses seleksi dan pengaderan tidak boleh didasarkan pada loyalitas sempit atau modal politik, tetapi pada komitmen pelayanan dan pemahaman kenegaraan.
Format ini menekankan pemisahan antara lembaga negara dan lembaga pemerintah. Negara tidak boleh dijadikan alat kekuasaan satu kelompok. Pelayan publik harus berpikir sebagai negarawan, bukan sebagai pejabat yang mengejar posisi. Dengan demikian, keadilan dan transparansi bisa diwujudkan secara sistemik.
Untuk menyiapkan pelayan publik berintegritas, Partai X membentuk Sekolah Negarawan. Lembaga ini menjadi pusat pendidikan kebangsaan yang fokus pada pembentukan karakter dan kepemimpinan. Sekolah ini tidak hanya mengajarkan teori politik, tetapi juga praktik pelayanan dan manajemen kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Di dalam Sekolah Negarawan, para peserta didik dilatih berpikir kritis, etis, dan strategis. Mereka dipersiapkan untuk menjadi pelayan publik sejati yang mengabdi bukan karena jabatan, tetapi karena panggilan hati. Format ini menjadi pondasi baru dalam menciptakan pemerintahan bermoral dan pada rakyat.
Partai politik harus menjadi sekolah kepemimpinan, bukan pabrik pencitraan. Krisis integritas hanya bisa diatasi dengan membangun kembali orientasi politik pada rakyat. Dengan prinsip kritis, objektif, dan solutif, Partai X menyerukan reposisi partai politik dari pejabat kekuasaan menjadi pelayan bangsa.
Melalui Sekolah Negarawan dan reformasi sistem politik, Partai X menawarkan format baru pelayan publik. Sebuah format yang tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga membangun masa depan politik yang bermartabat. Sudah saatnya partai politik berhenti berbisnis, dan mulai mengabdi.