Berita

Gas Air Mata Warnai Demo Pati, Partai X: Di Negeri Ini, Rakyat Bersin Dulu Baru Didengar

beritax.id - Warga melakukan unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu, 13 Agustus 2025. Massa memadati Kantor Bupati Pati dengan tuntutan agar Bupati Sudewo lengser dari jabatannya. Para demonstran membawa atribut seperti truk komando dan keranda jenazah bertuliskan "Keranda Penipu". Setelah berjalan hampir setengah hari, aksi diwarnai tembakan gas air mata. Tayangan televisi menunjukkan massa berlarian ke segala arah untuk menghindari paparan gas. Gas air mata dilepaskan setelah kericuhan mulai terjadi di tengah aksi protes warga.

Menurut inisiator aksi, Ahmad Husein, masyarakat sudah berkumpul sejak pukul 07.00 WIB. Ia menyebut demo diikuti 100.000 warga yang mengharapkan Bupati Sudewo mundur. “Persiapan hari ini diperkirakan 100.000 lebih massa. Melebihi target tantangan 50.000,” ujarnya. Husein menegaskan, bila tuntutan tidak dipenuhi, massa akan tetap menduduki Alun-Alun Pati.

Tugas Negara Bukan Membuat Rakyat Menderita

Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa tugas negara itu tiga. “Melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau rakyat harus bersin dulu karena gas air mata baru didengar, itu kegagalan negara,” tegasnya. Ia mengingatkan, aparat dan pemimpin daerah harus mengedepankan dialog daripada represifitas.

Partai X menegaskan bahwa pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan demi keadilan dan kesejahteraan.

Negara yang sehat harus efektif, efisien, dan transparan dalam setiap tindakan. Pemimpin sejati harus bersikap negarawan: bijaksana, berwibawa, visioner, dan ahli mengelola urusan publik. Setiap kebijakan wajib menjamin terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan rakyat.

Solusi Partai X untuk Meredam Gejolak

Partai X menawarkan solusi agar ketegangan sosial seperti di Pati tidak berulang. Pertama, pemerintah daerah harus membuka ruang dialog terbuka dengan perwakilan warga sebelum mengambil kebijakan sensitif. Kedua, menunda atau merevisi kebijakan yang terbukti memicu gejolak sampai ada kajian mendalam. Ketiga, mengedepankan pendekatan persuasif daripada tindakan represif seperti penggunaan gas air mata. Keempat, memastikan kebijakan daerah sesuai prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat. 

Terakhir, membentuk tim pengawas independen untuk memastikan transparansi kebijakan publik.