Berita

Di Balik Kenaikan Harga, Pemerintah Tetap Mempertahankan Alasan Lama

Kenaikan harga kebutuhan pokok kembali terjadi di berbagai daerah. Mulai dari bahan pangan, tarif energi, hingga biaya layanan dasar, masyarakat dihadapkan pada tekanan biaya hidup yang semakin berat. Namun yang paling terasa bukan hanya kenaikan harga itu sendiri, melainkan pola penjelasan pemerintah yang berulang: faktor global, cuaca ekstrem, mekanisme pasar, hingga kondisi geopolitik. Setiap krisis harga seolah memiliki alasan yang sama, sementara beban selalu jatuh pada rakyat.

Di tengah kenaikan harga, masyarakat dipaksa menyesuaikan diri dengan cara paling keras: mengurangi konsumsi, menekan kebutuhan dasar, atau menambah jam kerja. Sayangnya, respons kebijakan sering kali terasa lambat dan normatif, seolah negara hanya menjadi komentator atas penderitaan warganya sendiri.

Kondisi ini memunculkan kesan bahwa negara lebih sibuk menjelaskan situasi ketimbang hadir secara nyata di tengah krisis.

Narasi Stabilitas vs Realitas Dapur

Pemerintah kerap menekankan bahwa inflasi masih terkendali secara statistik. Namun bagi rakyat, stabilitas angka tidak selalu sejalan dengan stabilitas dapur. Ketika harga naik sedikit demi sedikit tetapi berulang, daya beli terus tergerus tanpa pernah benar-benar pulih.

Di sinilah jarak antara narasi kebijakan dan pengalaman sehari-hari masyarakat semakin menganga.

Tanggapan Prayogi R. Saputra

Menanggapi situasi ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa persoalan kenaikan harga tidak bisa terus dijawab dengan alasan yang sama.

“Negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketika harga terus naik, tugas negara bukan sekadar menjelaskan penyebab, tetapi memastikan rakyat terlindungi dari dampaknya,” tegas Prayogi.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ekonomi harus berpihak pada daya tahan hidup masyarakat, bukan hanya pada stabilitas makro di atas kertas.

Jika Pola Ini Dibiarkan

Apabila pola kebijakan dan komunikasi seperti ini terus berulang, risiko yang muncul bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial. Kepercayaan publik dapat terkikis ketika rakyat merasa penderitaannya dinormalisasi tanpa solusi nyata.

Dalam jangka panjang, ketidakpekaan terhadap beban hidup rakyat berpotensi melahirkan ketegangan sosial yang lebih luas.

Alasan boleh berulang, tetapi kebijakan seharusnya berkembang. Negara dituntut tidak hanya memahami sebab kenaikan harga, tetapi juga bertindak tegas untuk meminimalkan dampaknya bagi kelompok paling rentan.

Solusi yang Didorong

Sebagai langkah perbaikan, sejumlah solusi perlu segera ditempuh:

1. Intervensi harga yang terukur dan tepat sasaran untuk kebutuhan pokok masyarakat.
2. Penguatan perlindungan daya beli, terutama bagi buruh, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.
3. Evaluasi kebijakan distribusi dan tata niaga agar tidak selalu rakyat yang menanggung inefisiensi.
4. Komunikasi publik yang jujur dan solutif, bukan sekadar pengulangan alasan.
5. Kehadiran negara yang aktif, sesuai tugasnya: melindungi dari gejolak harga, melayani kebutuhan dasar rakyat, dan mengatur pasar agar tidak merugikan publik.

Dengan langkah-langkah tersebut, negara tidak lagi sekadar memberi alasan setiap kali harga naik, tetapi benar-benar hadir sebagai penopang kehidupan rakyat di tengah tekanan ekonomi yang terus berulang.