Berita

Anggaran MBG Melonjak 3 Kali Lipat, Partai X: Data Meningkat, Nyatanya Tak Terasa!

Pemerintah mengubah skema pencairan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempercepat proses realisasi belanja. Program yang bernilai Rp71 triliun itu baru terserap Rp13 triliun hingga Agustus 2025, atau sekitar 18,3 persen dari total pagu. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, mengatakan perubahan dilakukan dari sistem reimburse menjadi pencairan dana di awal. Kebijakan baru ini mulai diberlakukan sejak April 2025 dan diklaim mempercepat realisasi anggaran hingga tiga kali lipat. Menurut Astera, per September 2025 realisasi pencairan sudah mencapai Rp20 triliun, dengan penerima manfaat mencapai 30 juta orang.

Akselerasi Anggaran Belum Menjawab Masalah Substansi

Astera menyebut percepatan ini sebagai bukti efektivitas mekanisme baru dalam mendorong belanja publik. Namun, Partai X menilai bahwa peningkatan serapan bukan jaminan perbaikan kualitas program di lapangan. Angka pertumbuhan tiga kali lipat hanya menunjukkan keberhasilan administratif, bukan keberhasilan substantif yang dirasakan rakyat. Kenaikan nominal anggaran sering kali tidak berbanding lurus dengan peningkatan gizi atau pemerataan distribusi makanan sehat. Dalam pandangan Partai X, fokus pemerintah terlalu berat pada data statistik, bukan pada kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan program.

Tugas Negara: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat

Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan kembali tiga tugas utama negara. Negara harus melindungi rakyat dari ancaman kelaparan, kemiskinan, dan ketimpangan akses terhadap pangan bergizi. Negara juga wajib melayani rakyat dengan memastikan setiap kebijakan berjalan efisien, efektif, dan transparan. Dan yang tak kalah penting, negara harus mengatur sistem agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Jangan sampai data menggambarkan sukses, tapi perut rakyat tetap lapar,” ujar Prayogi mengingatkan.

Prinsip Partai X: Pemerintah Pelayan, Rakyat Pemilik Kedaulatan

Partai X memandang pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat menjalankan kebijakan secara jujur dan transparan. Negara bukan milik pejabat atau birokrasi, melainkan milik seluruh rakyat yang berhak merasakan hasil pembangunan. Dalam konteks MBG, program tidak boleh berhenti di laporan keuangan, tetapi harus sampai di meja makan anak-anak bangsa. Prinsip Partai X menegaskan bahwa keadilan sosial hanya bisa dicapai bila kebijakan berjalan dari rakyat, oleh pejabat, untuk rakyat. Maka, setiap rupiah yang dikeluarkan harus berbanding lurus dengan nilai kemanusiaan yang dihasilkan.

Solusi Partai X: Reformasi Sistem Gizi dan Pengawasan Anggaran

Partai X menawarkan solusi komprehensif agar MBG tidak hanya menjadi proyek statistik pemerintah. Pertama, lakukan audit kinerja berbasis manfaat publik untuk memastikan dana benar-benar sampai ke penerima manfaat. Kedua, libatkan lembaga independen dan masyarakat dalam pengawasan distribusi makanan bergizi di setiap daerah. Ketiga, integrasikan digitalisasi rantai pasok agar transparansi dan efisiensi anggaran bisa dipantau secara real time. Keempat, bentuk tim pengawasan bersama antar kementerian untuk meminimalkan tumpang tindih kebijakan dan penyalahgunaan dana. Kelima, wujudkan pelatihan nasional penyedia makanan bergizi agar kualitas menu memenuhi standar gizi anak Indonesia.

Penutup: Dari Angka ke Aksi Nyata

Partai X menegaskan bahwa keberhasilan anggaran tidak diukur dari grafik keuangan, tetapi dari kesejahteraan rakyat yang nyata. Program MBG seharusnya menjadi simbol kehadiran negara dalam melindungi generasi muda dari malnutrisi dan ketimpangan sosial. Kenaikan tiga kali lipat dalam data tidak akan berarti jika di lapangan rakyat tetap kesulitan memperoleh makanan bergizi. Sebagaimana prinsip Partai X, tugas negara bukan memoles angka, melainkan memastikan rakyat benar-benar merasakan hasilnya. Anggaran harus hidup di tangan rakyat, bukan mati di laporan administrasi pemerintah.