Berita

Rakyat Tanpa Kedaulatan: Pejabat Memanipulasi Demokrasi demi Kepentingan Pribadi

Rakyat Indonesia sering kali merasa terpinggirkan meski sistem demokrasi berjalan. Meskipun setiap lima tahun sekali mereka memilih pemimpin, keputusan strategis tetap berada di tangan segelintir pejabat. Demokrasi yang seharusnya memberi ruang bagi rakyat untuk berperan aktif, malah lebih sering menjadi panggung bagi pejabat untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Hal ini menjadi rakyat tanpa kedaulatan, karena pejabat memainkan rakyat dalam panggung demokrasi.

Meskipun demokrasi Indonesia tampak berfungsi di permukaan, kenyataannya tidak ada jaminan bahwa keputusan memperhatikan kepentingan rakyat. Pemilu hanya menjadi prosedur formalitas yang tidak memberi ruang bagi rakyat untuk mengoreksi kebijakan yang merugikan mereka. Proses demokrasi lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pemerintahan jangka pendek, sementara rakyat tetap tidak berdaya.

Pemisahan antara Prosedur dan Partisipasi Rakyat

Demokrasi procedural yang mengutamakan pemilu sebagai satu-satunya saluran partisipasi rakyat telah menciptakan ketimpangan. Rakyat tidak memiliki kontrol nyata terhadap kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Keputusan-keputusan penting tetap diambil di ruang tertutup, jauh dari pengawasan publik. Rakyat akhirnya menjadi penonton dalam panggung kekuasaan yang tidak mereka kendalikan.

Solusi untuk Memulihkan Kedaulatan Rakyat

Untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dan memastikan bahwa demokrasi berfungsi sebagaimana mestinya, beberapa langkah perlu diambil:

• Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): MPR harus diaktifkan kembali sebagai lembaga yang benar-benar mewakili rakyat dan bertugas mengawasi serta mengarahkan kebijakan pemerintah. MPR harus menjadi lembaga yang menjaga agar kebijakan tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan bukan hanya untuk kekuasaan pemerintah yang berkuasa.
• Demokrasi Substantif yang Berarti: Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga mengenai partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan. Harus ada mekanisme yang memungkinkan rakyat mengoreksi kebijakan dan memastikan bahwa kepentingan mereka terjaga.
• Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah: Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Proses pengambilan keputusan perlu dilakukan dengan keterbukaan, sehingga rakyat bisa terlibat secara langsung dalam evaluasi dan kontrol.

Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memastikan bahwa kedaulatan rakyat bukan hanya sebuah jargon, tetapi diterjemahkan dalam tindakan nyata yang melibatkan rakyat dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.