Berita

Sistem Presidensial dan Rakyat yang Terus Jadi Korban

Siapapun Presidennya, kenapa polanya selalu berulang? Janji manis di awal, bagi-bagi kursi di tengah, dan akhirnya membuat kebijakan yang ngawur?

Ada satu hipotesis menarik, dimana Indonesia itu gagal bukan hanya karena pejabatnya korup, tapi karena sistem pemerintahan yang  incompatible. And yup, presidensial.

Kombinasi maut yang oleh profesor ilmu politik Scott Mainwaring dibilang sebagai resep instabilitas. Dan hari ini, mari kita lihat apakah sistem pemerintahan Indonesia ini emang didesain untuk gagal. Let's break it down.

Apa itu Presidensial?

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat, dan memegang kekuasaan eksekutif secara independen dari legislatif, dengan masa jabatan tetap dan tidak bisa dijatuhkan parlemen kecuali melalui mekanisme hukum seperti impeachment.

Amerika Serikat, Indonesia, dan Brasil adalah contoh negara yang mengadopsi sistem ini.

Sialnya Sistem Presidensial

Simpelnya gini. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, punya legitimasi kuat, dan punya masa jabatan tetap atau fixed term. Dia merasa, 'Aku bosnya karena aku dipilih lho sama rakyat’.

Ketika dia punya legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat dan punya masa jabatan tetap. Harusnya dia bisa kerja cepat, kan?

Tapi masalahnya begini...

Justru karena dia memegang dua jabatan itu dalam sistem multipartai yang ekstrem, terjadilah situasi saling sandera.

Presiden butuh partai untuk pencalonan, dan partai yang di dalamnya ada anggota-anggota DPR ini butuh persetujuan presiden untuk membuat kebijakan.

Dengan kata lain, Partai butuh Presiden sebagai Eksekutor. Mereka melalui anggota DPR mungkin punya "kewenangan", tapi Presiden yang jadi "kaki". Tanpa Presiden, uang dan kekuasaan partai cuma berhenti di atas kertas, nggak bisa jadi proyek nyata.

Meskipun mengenal yang namanya Trias Politica, tapi di Indonesia semua ini bias. Karena semuanya harus atas persetujuan Presiden. Jadi kalo ada Presiden bilang dia nggak punya tongkat nabi musa, itu cuma omon-omon.

Tidak Ada Kesejahteraan Masyarakat

Lantas, apa dampaknya buat kita? Tidak Ada Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam sistem Presidensial yang sentralistik dan transaksional ini, pejabat daerah pun ikut rusak mentalnya. Nasib pejabat daerah itu sangat bergantung sama restu pusat.

Jadi, prioritas mereka bergeser. Bukan lagi melayani Konstitusi atau Rakyat, tapi melayani 'Sang Raja' di Jakarta.

Selama sistemnya memaksa mereka menjilat ke atas demi aman, aspirasi kalian yang di bawah nggak akan pernah didengar.

Itulah kenapa negara Indonesia ini kacau balau.

Solusi

Kalau kita sepakat masalahnya ada di desain kekuasaan, maka solusinya juga nggak bisa setengah-setengah.

Ujungnya cuma satu yaitu kedaulatan harus kembali ke tangan rakyat.

Pertanyaannya, caranya lewat apa?

Secara teori, ada beberapa jalan. Nggak ada yang sempurna. Semua punya harga dan risiko.

1. Dekrit Presiden.
   Ini jalan cepat. Presiden memakai legitimasinya untuk memaksa perubahan aturan main. Masalahnya, ini bertumpu pada satu orang. Kalau niatnya baik, bisa jadi koreksi. Kalau niatnya salah, bisa berubah jadi otoritarianisme. Cepat, tapi berbahaya.
2. Konvensi Nasional.
   Ini jalur dialog besar-besaran. Semua elemen duduk bareng, bicara ulang soal arah negara. Kedengarannya ideal, tapi berat. Butuh kemauan untuk melepaskan sebagian kekuasaan mereka sendiri. Dan itu jarang terjadi.
3. Referendum Rakyat.
   Ini yang paling demokratis secara konsep. Rakyat diajak langsung memutuskan soal perubahan besar. Tapi referendum cuma mungkin kalau penguasa mau membuka pintu. Dan sistem yang diuntungkan oleh status quo jarang rela mempertaruhkan hasilnya ke rakyat.
4. Perubahan lewat Parlemen.|
   Ini jalur resmi dan konstitusional. Tapi juga yang paling lambat dan paling penuh kompromi. Karena perubahan harus disetujui oleh orang-orang yang justru diuntungkan oleh sistem lama. Harapannya ada, tapi kecil.

Lalu ada dua jalan terakhir, yang selalu muncul dalam sejarah, tapi selalu mahal harganya.

Revolusi.

Perubahan dari tekanan rakyat yang meledak. Sistem runtuh karena legitimasi hilang. Ini bisa melahirkan harapan baru, tapi hampir selalu dibayar dengan kekacauan dan korban.

Dan yang terakhir, kudeta militer.

Ini bukan solusi demokratis, tapi fakta sejarah menunjukkan bahwa ketika sistem sipil buntu, militer sering muncul sebagai “penyelesai”. Cepat, tegas, tapi hampir selalu mematikan kedaulatan rakyat dalam jangka panjang. Menurut kalian mana yang cocok?