Oligarki kendalikan pemilu Indonesia semakin memperburuk situasi pemerintahan di negara ini, membuat demokrasi semakin tidak mencerminkan suara rakyat. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang bagi rakyat untuk memilih pemimpin dengan bebas. Kini dipengaruhi oleh kelompok pejabat yang memiliki kekuatan uang dan kekuasaan.
Salah satu masalah besar dalam sistem pemilu di Indonesia adalah tingginya biaya yang diperlukan untuk kampanye. Uang yang besar digunakan untuk memengaruhi keputusan, mengendalikan suara rakyat, dan bahkan memanipulasi media untuk menciptakan citra positif bagi calon yang diinginkan. Partai politik dan calon legislatif semakin tergantung pada dana dari para pemodal besar dan pejabat yang memiliki kepentingan tertentu, menggantikan suara rakyat yang seharusnya menentukan jalannya pemilu.
Pemilu yang dipengaruhi oleh oligarki menciptakan ketidakadilan. Kelompok pejabat yang memiliki kekayaan berlimpah dapat membeli dukungan. Sementara rakyat biasa yang tidak memiliki sumber daya ini terpinggirkan dalam menentukan masa depan negara.
Dalam banyak kasus, manipulasi data pemilih dan hasil pemilu telah mencemari integritas demokrasi. Masalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), termasuk nama ganda dan pemilih yang sudah meninggal. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pemilu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Selain itu, media, yang seharusnya bersifat independen, sering kali terpengaruh oleh kepentingan dan ekonomi para pemodal. Hasilnya, informasi yang diterima publik menjadi tidak objektif dan mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih.
Para pemodal besar menguasai sektor-sektor ekonomi kunci di Indonesia dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan kebijakan negara yang menguntungkan mereka. Mereka dapat menentukan siapa yang mengimpor barang-barang penting, siapa yang menjadi pemimpin, bahkan siapa yang mendominasi industri-industri besar. Ini memperburuk ketimpangan sosial, di mana rakyat kecil semakin terpinggirkan dalam sistem ekonomi dan pemerintahan yang dikuasai oleh kekuatan uang.
Berdasarkan prinsip Partai X, beberapa langkah yang bisa diterapkan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dalam pemilu adalah sebagai berikut:
Oligarki kendalikan pemilu telah merusak esensi demokrasi Indonesia. Dengan uang dan kekuasaan, pemodal besar mengubah hasil pemilu sesuai dengan keinginan mereka. Sementara suara rakyat yang seharusnya menjadi penentu terpinggirkan. Reformasi dalam pembiayaan kampanye, pengawasan pemilu, dan pendidikan politik yang lebih baik bagi rakyat sangat diperlukan untuk mengembalikan demokrasi yang adil. Demokrasi harus kembali ke tangan rakyat, bukan segelintir pejabat yang mengendalikan segalanya.