Berita

Purbaya Pastikan Tak Ada Kebijakan Aneh, Partai X Tegaskan Komitmen untuk Rakyat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan membuat kebijakan fiskal yang aneh dan berisiko. Ia berjanji fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menanggapi pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dua hari berturut-turut usai pelantikannya. Menurutnya, kebijakan yang ada hanya akan dioptimalkan sehingga ekonomi tumbuh lebih cepat.

Selain itu, Purbaya menyebut sistem finansial Indonesia akan dibuat lebih likuid untuk mendukung program pemerintah. Target defisit APBN tahun 2026 dipastikan tidak melebihi tiga persen terhadap PDB, sesuai aturan keuangan negara. Ia menambahkan, dirinya siap berkonsultasi dengan pendahulunya, Sri Mulyani, agar kebijakan fiskal tetap prudent dan efektif.

Kritik Partai X

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa janji tidak cukup menjawab persoalan rakyat. Menurutnya, tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Janji menjaga pasar atau menjaga investor tidak boleh menggeser prioritas utama, yakni kesejahteraan rakyat. “Pemerintah harus paham, rakyat menunggu aksi nyata, bukan retorika manis yang menenangkan pasar,” ujarnya.

Prayogi mengingatkan, rakyat masih dibebani harga kebutuhan pokok yang melonjak dan akses kerja yang terbatas. Kebijakan yang katanya “tidak aneh” justru sering mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat. Partai X menilai pemerintah lebih sigap meredakan pasar ketimbang meredakan penderitaan rakyat miskin.

Partai X berpijak pada prinsip bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan dan pejabat hanyalah pelayan rakyat . Pemerintah tidak boleh menjadikan negara sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan. 

Dalam pandangan Partai X, politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan  secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Partai X menekankan perlunya pemisahan tegas antara negara dan pemerintah agar negara tidak runtuh bersama rezim. Reformasi hukum berbasis kepakaran harus dijalankan untuk melawan korupsi dan menjamin keadilan bagi rakyat. Selain itu, birokrasi perlu ditransformasikan secara digital agar rantai korupsi terputus dan pelayanan publik lebih akuntabel.

Pendidikan moral berbasis Pancasila wajib diperkuat sejak sekolah. Media nasional harus dijadikan sarana utama penyebaran nilai-nilai Pancasila, agar generasi muda memiliki kesadaran ideologi dan tanggung jawab kebangsaan.

Dengan solusi itu, Partai X menegaskan arah kebijakan fiskal dan ekonomi semestinya berorientasi langsung pada kebutuhan rakyat. Pemerintah harus membuktikan janji lewat keberpihakan nyata, bukan sekadar menjaga stabilitas angka.