Berita

Purbaya Bongkar APBN, Partai X: Jangan Biarkan Masa Lalu Membayangi Keterbukaan!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penyusunan APBN 2026 tidak dipengaruhi pesan khusus dari siapa pun. Menurutnya, struktur anggaran masih mengacu pada APBN sebelumnya, hanya ada penyesuaian kecil di sektor transfer ke daerah (TKD). Kemenkeu menambah anggaran TKD sebesar Rp43 triliun atas usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tambahan ini disebut sebagai langkah merespons keluhan pemerintah daerah yang terdampak pemangkasan dana transfer. Namun, sejumlah kepala daerah menilai pemangkasan TKD sebelumnya telah mengganggu stabilitas fiskal dan belanja publik di daerah.

Sikap Partai X: Transparansi Adalah Nafas Demokrasi Fiskal

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai pernyataan Menkeu Purbaya justru menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.

“Tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegas Rinto.

Menurutnya, penyusunan APBN tidak boleh terjebak dalam bayangan masa lalu atau rasa takut terhadap kebijakan sebelumnya.

“Transparansi fiskal bukan tentang siapa yang menyusun, tapi untuk siapa anggaran itu digunakan,” ujarnya.  Rinto menekankan, rakyat berhak tahu arah penggunaan setiap rupiah dalam APBN.

Kritik Partai X: APBN Harus Menjawab Kebutuhan, Bukan Meredam Kritik

Partai X menilai perubahan TKD bukan sekadar soal angka, tetapi tentang komitmen pemerintah terhadap keseimbangan pusat dan daerah.

“Penambahan Rp43 triliun bisa jadi langkah reaktif, bukan strategis,” kata Rinto menegaskan.

Menurutnya, kebijakan anggaran tidak boleh hanya bertujuan menenangkan kepala daerah yang resah, tapi harus memecahkan akar masalah fiskal. Ia juga mengingatkan agar APBN tidak dijadikan alat pencitraan, melainkan instrumen pemerataan pembangunan nasional.

Sesuai prinsip Partai X, kebijakan ekonomi negara harus menempatkan rakyat sebagai penerima manfaat utama dari setiap keputusan fiskal. APBN wajib dikelola dengan asas keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada daerah tertinggal. Keadilan fiskal berarti pusat tidak boleh menumpuk kelebihan dana saat daerah kekurangan anggaran untuk pelayanan dasar.

Solusi Partai X: Reformasi Fiskal yang Menyentuh Daerah

Partai X menawarkan langkah solutif agar pengelolaan APBN lebih transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat:

1. Membuka dokumen perencanaan dan realisasi APBN secara digital, termasuk rincian TKD setiap provinsi dan kabupaten.
2. Menerapkan audit partisipatif, melibatkan perguruan tinggi dan masyarakat sipil dalam mengawasi belanja publik.
3. Membangun formula baru TKD berbasis kinerja sosial, bukan sekadar besaran fiskal atau kemampuan PAD.
4. Menjamin keterlibatan publik dalam Musrenbang nasional, agar suara daerah benar-benar masuk dalam postur anggaran.

Partai X menegaskan, APBN bukan catatan pribadi menteri, melainkan janji negara kepada rakyat.

“Transparansi harus berani membuka semua lembaran, bahkan yang menyakitkan.
Karena anggaran tanpa kejujuran hanyalah angka tanpa keadilan,” pungkas Rinto Setiyawan.