Berita

Komisi XI Tegur Purbaya, Partai X: Suara Kritis Harus untuk Kepentingan Rakyat!

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Menurut Misbakhun, Purbaya sebaiknya fokus pada desain besar perekonomian yang ingin dibangun untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu pernyataan yang dipersoalkan Misbakhun adalah komentar Purbaya terkait pemotongan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila anggaran tersebut tidak terserap. 

Misbakhun menegaskan bahwa pengalihan anggaran MBG yang tidak terserap harus dibahas bersama DPR, sehingga tidak terkesan sepihak. Selain itu, Misbakhun juga mengkritik kebijakan Purbaya yang menaikkan proyeksi defisit anggaran dari 2,48% menjadi 2,68%. Menurutnya, langkah tersebut seharusnya didiskusikan lebih dahulu dengan DPR untuk memastikan sinergi antara kebijakan pemerintah dan aspirasi legislatif.

Pandangan Partai X

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang sah dan diperlukan. Tetapi harus dilakukan dengan tujuan untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. 

"Kritik yang konstruktif sangat dibutuhkan, namun harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Jangan sampai kebijakan tersebut justru merugikan rakyat yang seharusnya dilayani," ujar Rinto dalam keterangan tertulisnya. 

Partai X menilai, kritik yang dilontarkan oleh pejabat publik atau politisi harus selalu bertujuan untuk memperbaiki kebijakan yang ada. Bukan untuk memperburuk hubungan antarinstansi atau memperkeruh suasana yang sudah cukup menantang.

Prinsip Partai X dalam Mengelola Kebijakan Ekonomi

Partai X mengedepankan prinsip bahwa pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang sepenuhnya bebas menentukan kebijakan tanpa konsultasi. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting agar kebijakan ekonomi yang diambil tidak hanya berpihak pada segelintir pihak. Tetapi lebih kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Menurut prinsip partai, negara harus dapat menjalankan kewenangannya secara efektif, efisien, dan transparan. Sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Solusi Partai X

Partai X menawarkan tiga langkah solutif untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dan DPR terkait pengelolaan kebijakan ekonomi:

1. Musyawarah Kenegarawanan Nasional
   Menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka antara berbagai pihak di dalam negara agar kebijakan ekonomi dapat disusun dengan melibatkan semua kepentingan rakyat.
2. Transparansi Kebijakan Anggaran
   Setiap kebijakan anggaran yang diambil oleh pemerintah harus diumumkan dengan transparansi penuh agar masyarakat dan legislatif dapat mengawasi aliran dana dan implementasinya.
3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat
   Partai X juga mendukung kebijakan yang dapat mengangkat daya beli masyarakat, salah satunya dengan menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini berada di angka 10%. Jika perlu, penurunan PPN ini dapat dilakukan hingga 8% untuk meringankan beban masyarakat.

Rinto Setiyawan menekankan bahwa Partai X mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan, “Kritik dan saran harus bertujuan untuk memperbaiki kebijakan yang ada, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Semua kebijakan harus mengutamakan rakyat.” 

Partai X percaya bahwa dengan sinergi yang baik antara pemerintah, DPR, dan masyarakat, kesejahteraan bersama dapat terwujud dan Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih baik.