Berita

Pajak Berat dan Kesejahteraan Tipis: Bukti Negara Salah Desain

Oleh: Adv. Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan

Struktur penerimaan negara adalah cerminan arah kebijakan ekonomi. Di Indonesia, dominasi pajak yang mencapai lebih dari 80 persen menimbulkan kritik serius: apakah desain fiskal kita saat ini sudah tepat, atau justru memindahkan beban kemakmuran dari negara ke rakyat?

Pajak seharusnya bersifat sekunder, alat untuk redistribusi dan stabilisasi ekonomi. Sumber kemakmuran utama negara terletak pada produksi, pengelolaan aset, dan pemanfaatan sumber daya strategis, khususnya SDA, sebagaimana dijamin Pasal 33 UUD 1945.

Namun kenyataannya, pajak justru menjadi tulang punggung penerimaan, sementara potensi SDA yang melimpah belum dimanfaatkan secara optimal. Negara lebih sibuk memungut daripada mengelola, sehingga beban utama kemakmuran tertumpu pada rakyat.

Masalah mendasar bukan sekadar besarnya pajak, tetapi kompleksitas dan konflik yang menyertainya.

• Fiskus memiliki kewenangan dan target tertentu.
• Wajib pajak ingin efisiensi dan keberlangsungan usaha.

Ketika fiskus menetapkan pajak Rp100 juta sementara wajib pajak merasa kewajiban seharusnya Rp10 juta, terjadi konflik sistemik. Konflik ini sering berlanjut ke keberatan, banding, hingga sengketa panjang. Energi, waktu, dan biaya tersedot, sehingga fokus ekonomi tidak lagi pada pertumbuhan, melainkan tarik-menarik kepentingan.

Situasi ini menciptakan distorsi: pajak seharusnya menjadi alat stabilisasi ekonomi, malah menjadi sumber ketegangan antara negara dan rakyat.

Negara yang mengandalkan pajak sebagai mesin utama penerimaan menghadapi risiko serius:

1. Relasi negara-rakyat berubah: negara menjadi penagih, bukan pengelola.
2. Kepatuhan alami menurun: ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan meningkat.
3. Distorsi ekonomi: fokus pemerintah teralihkan dari optimalisasi aset dan pembangunan infrastruktur.

Konsekuensi lebih luas adalah stagnasi pertumbuhan ekonomi dan terbatasnya inovasi usaha karena pajak dan birokrasi menjadi fokus utama.

Optimalisasi Sumber Daya Alam sebagai Jalan Keluar

Negara yang berhasil mengelola SDA dengan baik cenderung memiliki sistem fiskal lebih sederhana dan minim konflik. Dubai, misalnya, menunjukkan bahwa pengelolaan aset strategis memungkinkan pajak menjadi pelengkap, bukan tulang punggung. Pajak penghasilan rendah, PPN relatif minim.

Indonesia memiliki potensi lebih besar: mineral, energi, hutan, laut, dan pertanian. Jika SDA dimaksimalkan, penerimaan negara stabil, kebutuhan pajak langsung dari rakyat berkurang, dan konflik fiskal dapat diminimalkan.

Namun realitas saat ini menunjukkan kebalikannya: SDA belum menjadi tulang punggung fiskal, sementara pajak rakyat menjadi prioritas utama.

Kesalahan Desain Sistem Fiskal

Negara ideal memaksimalkan pengelolaan aset strategis dulu, baru menggunakan pajak sebagai pelengkap. Urutan terbalik menimbulkan distorsi: pajak terlalu dominan, SDA tidak memberikan kontribusi optimal.

Ketergantungan berlebihan pada pajak juga membuka peluang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kompleksitas sistem perpajakan meningkatkan risiko sengketa, sementara kontrol dan pengawasan belum optimal.

Pelajaran dari Negara Lain

Beberapa negara berhasil membalik logika fiskal: mengutamakan SDA, baru pajak sebagai pelengkap.

• Norwegia: mengelola minyak dan gas sebagai sumber utama pendapatan publik.
• Australia: memanfaatkan SDA pertanian dan mineral untuk menyeimbangkan anggaran.
• Dubai: pengelolaan aset strategis memungkinkan pajak rendah.

Indonesia memiliki SDA lebih beragam dan melimpah, namun belum dioptimalkan. Dengan pengelolaan yang tepat, pajak bisa dikurangi, kepatuhan meningkat, dan kesejahteraan rakyat lebih mudah dicapai.

Jalan Menuju Kemakmuran

Kemakmuran lahir dari sistem efisien, adil, dan selaras dengan potensi negara. Pajak seharusnya menjadi pelengkap, bukan tulang punggung. Selama pajak tetap dominan di atas 80 persen tanpa optimalisasi SDA, jarak antara negara dan rakyat akan terus melebar.

Pertanyaan penting bukan sekadar “Bagaimana menaikkan pajak?”, tetapi:

“Bagaimana mendesain ulang sistem fiskal agar selaras dengan amanat konstitusi dan kekayaan alam Indonesia?”

Desain fiskal yang tepat akan memungkinkan negara hadir sebagai pengelola, pelindung, dan fasilitator kemakmuran, bukan sebagai penagih yang membebani rakyat.