Berita

Menkum Audit LMK dan LMKN Terkait Transparansi Royalti Musik, Partai X: Tapi Gimana Transparansi untuk Rakyat yang Terus Tertekan?

beritax.id - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berencana melakukan audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMK Nasional terkait transparansi pembayaran royalti musik. Menurutnya, langkah ini penting agar publik mengetahui mekanisme pemungutan dan penyaluran royalti. Audit bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan sistem yang paling tepat diterapkan secara terbuka dan adil.

Supratman menegaskan, tuntutan publik soal transparansi royalti musik adalah hal wajar, sebab menyangkut hak cipta sekaligus beban masyarakat, terutama pelaku usaha kecil. Ia juga menekankan agar UMKM tidak boleh dibebani dengan aturan yang justru menghambat kegiatan usaha.

Kritik Keras dari Partai X

Menanggapi hal itu, Wakil Jenderal Partai X, Aziza Mukti, menegaskan bahwa transparansi tidak boleh berhenti pada urusan royalti musik semata. Menurutnya, rakyat setiap hari menghadapi persoalan lebih berat, seperti harga sembako yang terus naik, pajak yang menjerat, serta pelayanan publik yang masih jauh dari kata transparan.

“Negara itu punya tiga tugas: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau audit hanya untuk LMK dan LMKN, bagaimana dengan transparansi anggaran negara yang langsung menyentuh hajat hidup rakyat?” tegas Aziza.

Partai X menegaskan bahwa negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang diberi kewenangan oleh rakyat untuk bertindak.

Pemerintah hanya sebagian kecil dari rakyat yang digaji untuk menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Audit royalti memang perlu, tetapi jauh lebih penting adalah audit terhadap tata kelola negara yang masih sarat malfungsi.

Solusi Partai X

Partai X menawarkan solusi berbasis prinsip Sekolah Negarawan. Pertama, negara harus kembali pada kedaulatan rakyat, bukan sekadar kepentingan segelintir individu. Kedua, transparansi anggaran harus dimulai dari APBN, bukan hanya sektor royalti musik. Ketiga, negara wajib menjamin keadilan ekonomi agar rakyat tidak terus menanggung harga mahal akibat tata kelola yang rusak.

Selain itu, Partai X mendorong audit menyeluruh terhadap seluruh lembaga pengelola dana publik, termasuk kementerian dan lembaga lain yang mengelola anggaran besar. Hanya dengan tata kelola transparan dan berpihak pada rakyat, keadilan dan kesejahteraan dapat diwujudkan.

Audit terhadap LMK dan LMKN memang penting, tetapi rakyat menuntut lebih dari itu. Transparansi harus berlaku untuk seluruh aspek pengelolaan negara. Partai X menegaskan, rakyat jangan terus dipaksa menanggung beban ekonomi sementara pengelolaan negara dibiarkan tanpa kontrol yang jelas. Bagi Partai X, kemerdekaan sejati rakyat adalah ketika negara hadir dengan keberpihakan nyata, bukan sekadar slogan.