Berita

Kebijakan Pemerintah Bukan untuk Rakyat? Partai X Kritik Model Negara yang Dimonopoli Eksekutif

Kebijakan Pemerintah Gagal Wujudkan Kepentingan Rakyat

beritax.id - Kritik terhadap arah kebijakan pemerintah semakin menguat di tengah krisis kepercayaan publik. Partai X menilai kebijakan negara hari ini lebih condong melayani pejabat. Rakyat hanya menjadi objek penerima kebijakan, bukan subjek penentu arah negara. Dalam setiap pengambilan keputusan, suara rakyat nyaris tak terdengar.

Model negara saat ini memperlihatkan sentralisasi berlebihan pada lembaga eksekutif. Presiden bertindak tidak hanya sebagai pemimpin pemerintahan, tapi juga pemilik negara. Akibatnya, kebijakan publik banyak bersumber dari kehendak satu orang, bukan hasil permusyawaratan. Sistem ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan Pancasila.

Kebijakan Pemerintah Seharusnya Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan ulang tiga tugas utama pemerintah. “Tugas pemerintah itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” katanya. Namun kenyataan di lapangan, pemerintah justru lebih banyak mengatur demi kekuasaan, bukan melayani.

Pemerintah tidak lagi berpijak pada mandat rakyat. Mereka lebih banyak tunduk pada kekuatan kapital dan kepentingan kelompok. Dalam pandangan Partai X, pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk bekerja demi rakyat. Bukan alat pelanggeng kekuasaan yang mengabaikan prinsip keadilan.

Negara Bukan Milik Presiden, Rakyat Adalah Pemilik Kedaulatan

Dalam prinsip kenegaraan Partai X, negara bukan milik satu orang atau satu institusi. Negara adalah entitas kolektif dari wilayah, rakyat, dan pemerintah.

Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Pemerintah hanyalah sopir, dan rakyatlah pemilik bus negara. Ketika sopir tak lagi mengantar sesuai tujuan, rakyat berhak mengganti.

Presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Akibatnya, tidak ada mekanisme kontrol yang adil terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintahan yang dimonopoli oleh satu poros tidak mencerminkan prinsip permusyawaratan sebagaimana diajarkan Pancasila.

Solusi Partai X: Reformasi Sistem dan Pendidikan Politik Transformatif

Untuk menjawab krisis pemerintahan yang dimonopoli pejabat, Partai X menawarkan solusi kritis dan solutif:

1. Pisahkan kepala negara dan kepala pemerintahan
2. Amandemen kelima UUD 1945, untuk mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat, bukan melalui struktur kekuasaan oligarkis.
3. Reformasi lembaga negara dan pemerintah
4. Bentuk dewan kedaulatan rakyat, bertugas mengawal proses reformasi konstitusi agar tetap berpijak pada kepentingan rakyat, bukan pejabat
5. Bubarkan partai politik tak berbasis pendidikan politik, partai politik harus menjalankan fungsi pendidikan, bukan sekadar mesin pemilu. Yang gagal harus dibubarkan.
6. Masukkan pendidikan politik dalam kurikulum nasional,  untuk membangun warga negara yang kritis dan partisipatif.
7. Kembangkan sekolah negarawan

Sekolah Negarawan: Pilar Regenerasi Pelayan Negara

Sekolah Negarawan bukan sekadar lembaga pendidikan, tapi pusat pembangunan karakter kebangsaan. Partai X mendorong sekolah ini sebagai ruang kaderisasi pelayan publik masa depan. Di sini, peserta belajar memahami perbedaan negara dan pemerintah, serta tugas strategis negarawan sejati.

Mereka dilatih menjadi pemimpin yang visioner, jujur, dan efisien dalam menjalankan kekuasaan. Sekolah Negarawan menjawab krisis kepemimpinan dan menciptakan generasi baru yang menjadikan rakyat sebagai titik pusat kekuasaan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun sistem yang adil dan demokratis.

Penutup: Hentikan Monopoli Eksekutif, Bangun Negara Berkeadilan

Partai X menyerukan reposisi arah kebijakan negara. Negara harus kembali berpijak pada prinsip keadilan, musyawarah, dan transparansi. Pemerintah bukan pemilik kekuasaan mutlak, tapi pelayan rakyat. Dengan prinsip kritis, objektif, dan solutif, Partai X hadir untuk membongkar struktur kekuasaan yang timpang.

Sudah saatnya kebijakan berpihak pada rakyat. Pemerintah harus kembali ke tugas utamanya: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Rakyat harus kembali menjadi pemilik penuh negara ini. Hentikan monopoli kekuasaan. Wujudkan negara yang berpihak pada rakyat, bukan pejabat yang haus kendali.