Berita

Ancang-Ancang Reshuffle Kabinet Prabowo: Jangan Hanya Ganti Orang, Perbaiki Sistem!

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan ultimatum akan melakukan reshuffle kabinet jika ada menteri yang tidak bekerja maksimal untuk rakyat. Menurutnya, pemerintahan ke depan harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar menduduki jabatan.

Pernyataan tersebut seakan menjawab isu reshuffle kabinet yang ramai disoroti publik usai 100 hari masa kerja Prabowo-Gibran. Bahkan, pernyataan Prabowo yang tak segan memecat Menteri-menterinya tersebut diungkapkan berkali-kali dengan gambling.

Tentunya, hal tersebut mendapat tanggapan dari Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan. Ia menilai, langkah reshuffle perlu dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prinsip kepemimpinan yang baik.

Menurut Rinto, pergantian menteri bukan sekadar langkah untuk menunaikan kebijakan, tetapi harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Jika tidak mampu bekerja dengan baik, maka pergantian adalah hal yang wajar. Namun, keputusan ini harus berbasis kebutuhan rakyat, bukan sekadar kepentingan pihak-pihak atau tekanan kelompok tertentu," ujarnya.

Pada dasarnya, Rinto menjelaskan, Partai X menyambut baik sikap tegas Prabowo dalam menuntut kinerja terbaik dari para menterinya. Namun, pihaknya juga mendorong agar reshuffle dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, bukan hanya berdasarkan keputusan elite pihak tertentu.

Menurut Rinto, pemerintah bisa turut menyertakan masyarakat untuk dilibatkan dalam evaluasi kinerja kabinet, misalnya melalui mekanisme penilaian publik atau forum pertanggungjawaban yang lebih terbuka.

"Menteri yang tidak bekerja harus diganti, tapi evaluasinya harus jelas. Ada indikator yang bisa diukur dan masyarakat harus dilibatkan dalam menilai kinerja mereka. Jika reshuffle hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, maka itu justru bertentangan dengan semangat melayani rakyat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rinto mengungkapkan ada beberapa indikator utama yang harus diperhatikan dalam reshuffle kabinet pemerintahan di Indonesia. Antara lain, adanya komitmen Menteri terhadap rakyatnya.

Kemudian, kinerja seorang pejabat yang diangkat ini harus terukur, serta transparansi dan akuntabilitas. “Jadi, apakah menteri benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat atau hanya menjalankan agenda kelompok tertentu? Apakah juga ada peningkatan kesejahteraan rakyat dan realisasi kebijakan yang konkret? Apakah kebijakan yang diambil berdampak positif bagi masyarakat luas? Itu perlu dijadikan indikator dalam proses reshuffle cabinet,” ungkapnya.

Disisilain, Rinto mengingatkan agar reshuffle kabinet ini tidak hanya dijadikan solusi instan yang menutupi masalah sistemik di pemerintahan. Rinto menegaskan, jika sistem pengelolaan negara tidak diperbaiki, pergantian menteri hanya akan menjadi kebijakan tambal sulam yang tidak menyelesaikan persoalan utama.

"Jangan sampai reshuffle hanya sekadar mengganti orang tanpa memperbaiki sistem. Jika manajemennya tetap sama, maka siapapun yang duduk di kursi menteri tidak akan bisa bekerja maksimal," tegasnya.

"Kita mendukung reshuffle selama dilakukan demi kepentingan rakyat. Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang berani menempatkan orang-orang terbaik di posisinya, tanpa intervensi pihak lain yang merusak," pungkasnya