Berita

4 Kebijakan Prabowo Menjelang Lebaran 2025: Janji Sejahtera atau Sekadar Formalitas?

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesejahteraan rakyat, terutama di momen-momen penting seperti perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan empat kebijakan strategis yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat menjelang Lebaran.

Prabowo mengatakan, kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka merespons potensi tingginya mobilitas dam tingkat konsumsi masyarakat di bulan Ramadhan. “Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat,” ujar Prabowo Subianto, dikutip dari kompas.com.

Adapun, keempat kebijakan Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Fitri meliputi:

1. Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 untuk ASN, TNI, dan Polri – Prabowo memastikan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 akan diberikan 100 persen tanpa potongan, sebagaimana dikonfirmasi dalam pernyataan resminya.
2. Stabilisasi Harga Bahan Pokok – Pemerintah berkomitmen menjaga harga kebutuhan pokok tetap terkendali dengan operasi pasar dan subsidi tertentu.
3. Subsidi Transportasi untuk Mudik – Menyediakan tiket transportasi dengan harga terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
4. Peningkatan Keamanan dan Infrastruktur Jalur Mudik – Mengoptimalkan kesiapan jalan tol, jalur arteri, serta penambahan pos pengamanan guna memastikan kelancaran arus mudik.

Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi pertanyaan, terutama dalam implementasi di lapangan.

Partai X: Implementasi Harus Transparan dan Merata

Menyoroti empat kebijakan tersebut, Partai X menekankan pentingnya implementasi yang transparan dan efektif pada pelaksanannya. Meski, kebijakan ini dinilai sejalan dengan prinsip kesejahteraan yang dianut Partai X, namun pemerintah harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan mengatakan, kebijakan di atas harus benar-benar diterapkan dengan baik di lapangan dan tidak hanya sekadar janji-janji belaka menjelang hari besar. Menurutnya, tugas utama negara ada tiga, yakni melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.

Karena itu, meskipun kebijakan tersebut tampak menjanjikan, realisasi di lapangan yang kerap mengalami kendala harus dipastikan bersih dan merata kepada yang berhak.

“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Namun, penting bagi kita untuk memastikan bahwa THR benar-benar diterima penuh oleh ASN, TNI, dan Polri tanpa ada potongan atau keterlambatan pembayaran,” ujarnya.

Evaluasi Pelaksanaan di Lapangan

Selain itu, Rinto juga menyoroti efektivitas subsidi transportasi dan stabilisasi harga bahan pokok. Mengingat, selama ini kerap terjadi kenaikan harga di berbagai sektor ekonomi menjelang Lebaran.

“Kenaikan harga menjelang Lebaran selalu menjadi persoalan tahunan. Jangan sampai janji stabilisasi harga hanya sekadar retorika, sementara masyarakat tetap kesulitan mendapatkan bahan pokok dengan harga wajar,” tegasnya.

Partai X menegaskan, pemerintah harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang mereka anut, yaitu menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Negara yang ideal menurut Partai X adalah negara yang dapat menjalankan kewenangan secara optimal demi kepentingan rakyat, bukan sekadar memenuhi kepentingan politik tertentu.

Solusi Nyata untuk Rakyat

Kritik ini bukan sekadar bentuk oposisi, melainkan dorongan agar pemerintah benar-benar menjalankan kebijakan dengan transparan dan adil. Dengan mendekati momentum Lebaran, publik menantikan apakah empat kebijakan ini akan menjadi langkah nyata menuju kesejahteraan, atau hanya menjadi janji yang tidak sepenuhnya terlaksana?