Berita

Sekolah Negarawan Refleksikan Bahaya Kekuasaan Tanpa Integritas dari Museum Multatuli Amsterdam

AMSTERDAM, BELANDA – Sejarah tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga menjadi cermin untuk memahami bagaimana kekuasaan harus dikelola agar tidak kembali melahirkan ketidakadilan. Perspektif tersebut menjadi perhatian utama delegasi Sekolah Negarawan saat melakukan kunjungan riset ke Museum Multatuli di Amsterdam, Belanda, untuk menggali pelajaran tentang integritas kepemimpinan, pengawasan kekuasaan, dan tata kelola yang berpihak kepada rakyat. Kunjungan tersebut diikuti oleh jajaran Ekosistem Sekolah Negarawan yang terdiri dari Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, serta CEO Enygma Erick Karya. Dalam perjalanan intelektual tersebut, delegasi juga didampingi oleh Head of Representative Sekolah Negarawan Chapter Eropa, Syafiih Kamil, yang membantu memberikan pemahaman mengenai konteks sejarah dan relevansi Museum Multatuli bagi perkembangan tata kelola modern.

Di dalam museum yang menyimpan jejak kehidupan Eduard Douwes Dekker atau Multatuli tersebut, delegasi menelusuri berbagai arsip, dokumen, serta benda bersejarah yang menggambarkan kritik terhadap praktik eksploitasi rakyat Nusantara pada masa kolonial. Melalui karya monumental Max Havelaar, Multatuli mengungkap bagaimana penderitaan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh sistem kolonial, tetapi juga diperparah oleh penyalahgunaan kewenangan dari pejabat lokal yang mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kesejahteraan rakyat.

Wakil Direktur Sekolah Negarawan, Rinto Setiyawan, menjelaskan bahwa keberanian Multatuli dalam menyuarakan ketidakadilan menunjukkan pentingnya peran intelektual dan budaya dalam mengawal jalannya pemerintahan. Menurutnya, kritik terhadap penyimpangan kekuasaan yang dilakukan melalui karya sastra menjadi pengingat bahwa bangsa membutuhkan pemimpin yang memiliki keberpihakan moral kepada masyarakat. Nilai tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan pemikiran kenegaraan dan kebangsaan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) yang menjadi fondasi utama kurikulum Sekolah Negarawan. Bagi Sekolah Negarawan, seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengelola pemerintahan, tetapi juga harus memiliki kesadaran bahwa jabatan merupakan amanah untuk melayani rakyat.

Direktur Sekolah Negarawan, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa pelajaran terbesar dari Museum Multatuli adalah pentingnya membangun karakter pemimpin yang tidak terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, sejarah memperlihatkan bahwa ketika birokrasi kehilangan nilai kemanusiaan, rakyat menjadi pihak yang paling terdampak. Syafiih Kamil menambahkan bahwa pengalaman mengunjungi Museum Multatuli memberikan refleksi penting bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat diaspora. Menurutnya, kesadaran bangsa Eropa dalam mempelajari kembali sisi kelam masa lalu dapat menjadi inspirasi agar Indonesia terus membangun sistem yang mencegah munculnya praktik kekuasaan yang jauh dari nilai keadilan.

Sementara itu, CEO Enygma Erick Karya melihat bahwa tantangan tata kelola modern membutuhkan dukungan teknologi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Melalui konsep backbone pemerintahan berbasis Artificial Intelligence (AI) yang dikembangkan Enygma bersama Sekolah Negarawan, teknologi diarahkan untuk membantu negara mengelola data, memantau kebijakan, serta memastikan penggunaan sumber daya publik berjalan secara tepat sasaran. Menurut Erick, teknologi bukan sekadar alat percepatan administrasi, tetapi juga instrumen pengawasan agar keputusan pemerintahan dapat dibuat berdasarkan data yang akurat dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dengan sistem yang transparan, potensi penyimpangan dalam pengelolaan negara dapat diminimalkan.

Kunjungan ke Museum Multatuli Amsterdam menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan riset internasional Sekolah Negarawan selama dua tahun terakhir. Ekspedisi tersebut telah mencakup 12 negara, mulai dari kawasan Eropa Barat, Finlandia di wilayah Nordik, Estonia sebagai pusat inovasi digital Eropa Timur, Turkiye, Timur Tengah, Persia (Iran), hingga Asia Tenggara. Berbagai pengalaman lintas peradaban tersebut terus dikaji dan dikembangkan menjadi materi pembelajaran kenegarawanan yang disebarluaskan di Indonesia. Dari Medan hingga Ternate dan Tidore, Sekolah Negarawan berkomitmen menghadirkan pemikiran tentang kepemimpinan, tata kelola, dan masa depan bangsa yang berakar pada nilai keadilan serta kesejahteraan rakyat.