Berita

Ketika Hukum Menjadi Alat Kekuasaan, Demokrasi Terancam oleh Praktik Firaunisme

JAKARTA – Penegakan hukum seharusnya menjadi pelindung keadilan, bukan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam sejarah peradaban, kekuasaan absolut sering ditopang oleh dua kekuatan utama. Kekuatan pertama berupa aparat yang patuh kepada penguasa, sedangkan kekuatan kedua berasal dari ahli hukum yang membenarkan tindakan kekuasaan melalui aturan. Gambaran tersebut dapat dianalogikan dengan kisah seorang penguasa yang memiliki ahli sihir untuk mengelabui dan menundukkan masyarakat. Dalam tata kelola negara modern, instrumen penegakan hukum dapat berubah menjadi alat yang sangat kuat apabila kehilangan independensinya.

Refleksi mengenai hubungan kekuasaan dan penegakan hukum menjadi penting ketika melihat kembali dinamika pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Berbagai pembahasan di lingkungan akademik dan forum masyarakat sipil menyoroti persepsi publik mengenai dominasi kendali eksekutif terhadap lembaga penegak hukum. Lembaga yang menjadi perhatian mencakup kepolisian, kejaksaan, hingga komisi antirasuah. Persoalan tersebut perlu dikaji secara objektif agar tidak berubah menjadi penilaian yang hanya didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu. Evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap lembaga negara tetap bekerja berdasarkan hukum dan prinsip keadilan.

Ketika Penegakan Hukum Menjadi Instrumen Pengendalian

Mengendalikan lembaga penegak hukum dapat menjadi sumber kekuatan besar bagi kekuasaan yang bercorak absolut. Pengendalian tersebut memungkinkan penguasa memengaruhi berbagai pihak tanpa harus menggunakan kekerasan secara langsung. Dalam situasi seperti ini, ancaman pembukaan kembali perkara hukum masa lalu dapat dipersepsikan sebagai sarana menekan pihak yang menyampaikan kritik. Sebaliknya, pihak yang berada dalam lingkaran kekuasaan dapat merasa memperoleh perlindungan dari proses hukum. Keadaan tersebut berisiko menjadikan penegakan hukum sebagai instrumen pengendalian terhadap hubungan antarkelompok. Akibatnya, hukum tidak lagi dipandang sebagai aturan yang berlaku setara bagi seluruh warga negara.

Praktik penyanderaan melalui instrumen hukum dapat menciptakan keselarasan yang hanya terlihat di permukaan. Sejumlah pejabat, pimpinan partai, hingga kepala daerah dapat menunjukkan dukungan kepada penguasa bukan semata-mata karena kesamaan visi. Rasa takut terhadap kemungkinan persoalan hukum juga berpotensi memengaruhi sikap dan keputusan mereka. Ketika informasi mengenai perkara masa lalu digunakan sebagai tekanan, independensi seseorang dalam menentukan sikap dapat terganggu. Pihak yang menguasai instrumen penegakan hukum pun berpotensi memiliki pengaruh besar terhadap arah keputusan para pemegang jabatan. Kondisi semacam ini membahayakan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Dampak terhadap Kebebasan Masyarakat

Dampak penyalahgunaan instrumen hukum tidak hanya dirasakan oleh pejabat atau kelompok yang berada di tingkat pemerintahan. Pengaruhnya juga dapat menjangkau kehidupan masyarakat luas. Ruang kebebasan sipil berisiko menyempit ketika kritik dihadapkan pada ancaman proses hukum. Aktivis, akademisi, jurnalis, dan masyarakat yang menyampaikan pendapat dapat merasa khawatir terhadap kemungkinan kriminalisasi. Penggunaan pasal-pasal yang lentur atau penafsiran undang-undang transaksi elektronik secara berlebihan dapat memperbesar kekhawatiran tersebut. Akibatnya, muncul efek gentar atau chilling effect yang membuat masyarakat memilih diam demi melindungi diri dan keluarganya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tidak independen dapat melemahkan keberanian masyarakat untuk mengawasi kekuasaan. Padahal, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara. Masyarakat perlu memiliki ruang aman untuk menyampaikan pendapat dan mengingatkan pemerintah ketika kebijakan dinilai bermasalah. Perbedaan pandangan tidak seharusnya langsung dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Kepentingan penguasa juga tidak boleh disamakan dengan kepentingan seluruh bangsa. Negara harus mampu membedakan kritik terhadap tindakan pemerintah dengan tindakan yang benar-benar melanggar hukum.

Mengembalikan Keadilan dan Keseimbangan Kekuasaan

Inilah salah satu persoalan mendasar dalam praktik Firaunisme pada abad ke-21. Kekuasaan yang tidak terkendali dapat membuat kepentingan penguasa seolah-olah menjadi kepentingan negara. Seseorang yang mengkritik kebijakan pemerintah berisiko diberi label sebagai pihak yang mengganggu stabilitas. Apabila label tersebut digunakan untuk membenarkan proses hukum tanpa dasar yang objektif, prinsip keadilan akan semakin terancam. Penegak hukum seharusnya tidak membedakan perlakuan berdasarkan kedekatan seseorang dengan kekuasaan. Hukum harus bekerja secara independen dengan mempertimbangkan fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku.

Keadaan tersebut perlu dicegah melalui penguatan prinsip checks and balances atau saling mengawasi dan mengimbangi. Setiap lembaga negara harus memiliki kewenangan yang jelas sekaligus mekanisme pengawasan yang efektif. Lembaga eksekutif tidak boleh mendominasi lembaga peradilan maupun institusi penegak hukum. Proses penegakan hukum harus dilindungi dari tekanan jabatan dan kepentingan pribadi. Transparansi dalam pengambilan keputusan juga perlu diperkuat agar masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan kewenangan negara. Dengan mekanisme tersebut, keseimbangan kekuasaan dapat terjaga dan keadilan tidak berhenti sebagai formalitas administratif.

Membebaskan Hukum dari Kepentingan Kekuasaan

Mengkaji fenomena Firaunisme bukan bertujuan menyebarkan kebencian atau menghapus seluruh capaian positif pemerintahan sebelumnya. Refleksi ini diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga sistem ketatanegaraan. Setiap pengalaman masa lalu perlu dijadikan bahan evaluasi agar kelemahan yang sama tidak kembali terulang. Pembenahan harus diarahkan pada penguatan independensi lembaga penegak hukum dan perlindungan kebebasan masyarakat sipil. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap aparat menjalankan tugas berdasarkan undang-undang dan nurani keadilan. Langkah tersebut penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Penegakan hukum harus dibebaskan dari kepentingan kelompok dan tekanan kekuasaan. Kepolisian, kejaksaan, serta komisi antirasuah perlu menjalankan kewenangan secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap dugaan pelanggaran harus diproses berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku. Masyarakat juga harus memperoleh perlindungan ketika menjalankan hak untuk menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Pengawasan terhadap lembaga negara perlu diperkuat melalui keterlibatan masyarakat, akademisi, dan pers yang independen. Dengan demikian, hukum dapat kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai pelindung keadilan dan kepentingan rakyat.

Indonesia tidak boleh membiarkan penegakan hukum berubah menjadi tongkat sihir untuk mengendalikan masyarakat dan mempertahankan kekuasaan. Hukum harus menjadi batas bagi penguasa, bukan alat untuk menundukkan pihak yang berbeda pandangan. Kekuatan negara justru terletak pada kemampuan seluruh lembaganya menjalankan kewenangan secara adil dan terbuka. Kedaulatan rakyat hanya dapat terjaga apabila hukum berlaku setara tanpa perlakuan istimewa. Mengakhiri praktik Firaunisme berarti memastikan tidak ada kekuasaan yang berada di atas konstitusi dan hukum. Masa depan republik harus dibangun melalui supremasi hukum, independensi lembaga, serta keberanian masyarakat menjaga keadilan.