Berita

Jangan Biarkan Kekuasaan Menjadi Absolut, Tiga Langkah Mengembalikan Kedaulatan Hukum kepada Rakyat

JAKARTA – Mengakhiri siklus kekuasaan absolut membutuhkan pembenahan sistem hukum dan ketatanegaraan secara menyeluruh. Evaluasi terhadap pemusatan kekuasaan, pelemahan institusi penegak hukum, dan dugaan intervensi terhadap peradilan pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 tidak seharusnya menjadi ruang untuk merawat dendam masa lalu. Sebaliknya, evaluasi tersebut perlu menjadi pemeriksaan menyeluruh terhadap kesehatan demokrasi dan tata kelola negara. Pengalaman masa lalu harus dipelajari agar kelemahan sistem tidak kembali terulang pada pemerintahan berikutnya. Tujuan utamanya adalah membangun mekanisme yang mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, siapa pun pemegang jabatan tertinggi negara.

Firaunisme sebagai Ancaman Sistemik

Pemusatan kekuasaan yang berlebihan dalam tulisan ini digambarkan melalui istilah Firaunisme. Istilah tersebut menjadi metafora bagi praktik kekuasaan yang cenderung absolut dan tidak memiliki pengawasan memadai. Kondisi semacam ini bukan hanya persoalan individu yang sedang memimpin negara. Kelemahan sistem dapat membuka peluang bagi siapa pun untuk mengembangkan kekuasaan tanpa batas. Karena itu, pembenahan tidak boleh berhenti pada kritik terhadap pemimpin masa lalu. Negara membutuhkan sistem hukum yang mampu membatasi kekuasaan dan memastikan seluruh penyelenggara negara tunduk pada konstitusi.

Pemikiran Lord Acton memberikan pengingat penting mengenai hubungan antara kekuasaan dan potensi penyimpangan. Ia menyatakan bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut cenderung menghasilkan korupsi absolut. Peringatan tersebut relevan ketika lembaga penegak hukum kehilangan independensinya. Kepolisian, kejaksaan, komisi antikorupsi, hingga Mahkamah Konstitusi harus menjalankan kewenangan berdasarkan hukum. Apabila lembaga-lembaga tersebut terseret ke dalam kepentingan kekuasaan eksekutif, keseimbangan ketatanegaraan dapat terganggu. Hukum pun berisiko berubah menjadi alat untuk menekan pihak yang lemah sekaligus melindungi pihak yang kuat.

Mengembalikan Independensi Lembaga Penegak Hukum

Langkah pertama untuk memutus siklus Firaunisme adalah mengembalikan supremasi hukum pada kedudukan yang semestinya. Setiap lembaga penegak hukum harus memiliki independensi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kepolisian, kejaksaan, serta komisi antikorupsi harus bekerja berdasarkan undang-undang dan prinsip keadilan. Keputusan penegakan hukum tidak boleh ditentukan oleh tekanan atau kepentingan pihak yang sedang berkuasa. Independensi tersebut diperlukan agar hukum berlaku setara bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum tanpa memandang kedudukan maupun kekuatan seseorang.

Langkah kedua adalah memperbaiki mekanisme seleksi aparat penegak hukum dan para hakim, terutama hakim Mahkamah Konstitusi. Proses seleksi harus mengutamakan integritas moral, rekam jejak, dan kapasitas intelektual calon pejabat. Kepentingan kelompok maupun transaksi kekuasaan tidak boleh menentukan siapa yang memperoleh jabatan strategis. Setiap calon harus dinilai melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Negara membutuhkan sosok negarawan yang memiliki keberanian menjaga konstitusi. Mereka harus mampu menolak setiap tindakan penguasa yang bertentangan dengan hukum dan keadilan.

Masyarakat Sipil sebagai Penjaga Demokrasi

Langkah ketiga adalah memperkuat peran dan kebebasan masyarakat sipil. Akademisi harus memiliki ruang untuk menyampaikan hasil kajian secara independen. Mahasiswa perlu terus mengembangkan nalar kritis terhadap penyelenggaraan negara. Pers harus menjalankan fungsi pengawasan tanpa tekanan dan kepentingan tertentu. Masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman terhadap hak, kewajiban, serta perkembangan penyelenggaraan negara. Seluruh unsur tersebut merupakan kekuatan penting untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam batas konstitusi.

Sikap apatis dan kebisuan masyarakat dapat memperbesar peluang munculnya kekuasaan yang tidak terkendali. Ketika pengawasan publik melemah, penyimpangan lebih mudah berlangsung tanpa koreksi. Karena itu, kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi harus tetap dilindungi. Ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat perlu diperkuat melalui mekanisme yang terbuka. Kritik seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki penyelenggaraan negara. Dengan keterlibatan masyarakat sipil, setiap kebijakan dan penggunaan kewenangan dapat memperoleh pengawasan yang lebih luas.

Membangun Negara Berdasarkan Supremasi Hukum

Indonesia perlu menumbuhkan budaya ketatanegaraan yang mengutamakan rule of law, bukan rule by law. Prinsip rule of law menempatkan hukum sebagai dasar yang mengikat seluruh penyelenggara negara. Sebaliknya, rule by law menggambarkan keadaan ketika hukum justru digunakan sebagai alat untuk melayani kepentingan penguasa. Perbedaan keduanya menentukan apakah hukum benar-benar menjadi pelindung masyarakat atau sekadar instrumen kekuasaan. Oleh sebab itu, seluruh lembaga negara harus memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Penguatan prinsip tersebut menjadi fondasi untuk mencegah lahirnya kembali kekuasaan yang absolut.

Kedaulatan sejati berada di tangan rakyat, bukan pada kelompok yang memiliki kemampuan memengaruhi atau memanipulasi aturan hukum. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan yang harus memperoleh perlindungan melalui sistem ketatanegaraan. Kepatuhan masyarakat terhadap negara seharusnya tumbuh dari kepercayaan terhadap keadilan hukum. Kepercayaan tersebut tidak dapat dibangun melalui ancaman atau rasa takut terhadap aparat penegak hukum. Pemerintah dan seluruh lembaga negara harus menunjukkan bahwa kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab. Dengan begitu, negara dapat berdiri di atas kepercayaan rakyat, kepastian hukum, dan keadilan yang dapat dirasakan bersama.

Mengakhiri siklus Firaunisme bukan sekadar mengganti figur pemimpin atau mengoreksi kesalahan pemerintahan sebelumnya. Perubahan yang paling mendasar adalah memastikan sistem tidak memberikan ruang bagi kekuasaan yang tidak terkendali. Independensi lembaga penegak hukum, seleksi pejabat yang berintegritas, dan penguatan masyarakat sipil harus berjalan beriringan. Ketiga langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mengembalikan kedaulatan hukum kepada rakyat. Pada akhirnya, kekuasaan harus selalu tunduk pada konstitusi dan hukum yang berlaku bagi semua orang.