BERLIN, JERMAN – Perjalanan intelektual Ekosistem Sekolah Negarawan di Eropa kembali menghadirkan ruang dialog mengenai masa depan tata kelola Indonesia. Kali ini, para pegiat Sekolah Negarawan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama komunitas diaspora Indonesia di kantor Watch Indonesia! yang berada di Kompleks Patrice Lumumba, Berlin, Jerman. Pertemuan tersebut menjadi forum pertukaran gagasan antara akademisi, aktivis, dan penggerak inovasi yang memiliki perhatian terhadap penguatan sistem negara. Diskusi berlangsung dengan membahas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem hukum, serta kebutuhan menghadirkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Melalui forum tersebut, Sekolah Negarawan mendorong lahirnya pendekatan baru yang menggabungkan nilai kemanusiaan, kecerdasan teknologi, dan tata kelola yang bertanggung jawab.

Delegasi Ekosistem Sekolah Negarawan yang hadir dalam forum tersebut terdiri dari Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, serta CEO Enygma Erick Karya. Kehadiran mereka disambut oleh tokoh Watch Indonesia!, Pipit R. Kartawidjaja, aktivis Jantie Jie, serta sejumlah diaspora Indonesia yang aktif mengikuti perkembangan persoalan bangsa dari Eropa. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk mempertemukan pengalaman panjang diaspora dengan gagasan pembaruan tata kelola yang sedang dikembangkan Sekolah Negarawan. Para peserta membahas pentingnya membangun sistem yang mampu memastikan setiap keputusan negara berjalan berdasarkan data, aturan, dan kepentingan masyarakat luas. Diskusi tersebut juga menekankan bahwa perbaikan sistem membutuhkan keterlibatan banyak pihak dengan perspektif yang beragam.
Dalam forum tersebut, Pipit R. Kartawidjaja menyampaikan berbagai pandangan mengenai tantangan sistem hukum dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sebagai pengamat sistem pemilihan umum, Pipit menyoroti pentingnya memastikan aturan yang dibuat benar-benar mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat. Menurutnya, sistem yang hanya berjalan secara prosedural berpotensi menjauh dari tujuan utama penyelenggaraan negara yang berpihak pada kepentingan rakyat. Pandangan tersebut menjadi bahan refleksi bagi peserta diskusi untuk melihat kembali bagaimana mekanisme negara dapat diperkuat melalui pendekatan yang lebih terbuka dan berorientasi pada pelayanan publik. Pembahasan ini memperlihatkan bahwa kualitas sistem sangat bergantung pada nilai, integritas, dan pengawasan yang berjalan secara konsisten.
Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra menegaskan bahwa pembentukan karakter kenegarawanan menjadi salah satu aspek penting dalam menghadapi tantangan tata kelola masa depan. Berlandaskan pemikiran kenegaraan dan kebangsaan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun yang menjadi bagian dari fondasi kurikulum Sekolah Negarawan, Prayogi menyampaikan bahwa seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah. Menurutnya, kemampuan teknis harus berjalan bersama dengan kesadaran etika agar sistem yang dibangun tidak kehilangan nilai kemanusiaan. Ia menilai bahwa perubahan tidak cukup dilakukan melalui kritik, tetapi harus disertai dengan gagasan dan solusi yang dapat diterapkan. Karena itu, Sekolah Negarawan terus mendorong lahirnya generasi yang mampu memahami persoalan bangsa secara menyeluruh.
Dalam kesempatan yang sama, CEO Enygma Erick Karya memperkenalkan pendekatan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) sebagai salah satu solusi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa Enygma mengembangkan sistem analitik yang mampu membantu membaca pola data, mendeteksi potensi penyimpangan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Teknologi tersebut dirancang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berbasis informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Erick, pemanfaatan AI bukan sekadar menghadirkan inovasi digital, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem negara. Dengan dukungan teknologi yang tepat, proses pengawasan dan evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih cepat dan objektif.
Gagasan yang disampaikan dalam pertemuan di Berlin tersebut mendapat perhatian dari para peserta, termasuk komunitas diaspora Indonesia yang melihat pentingnya kolaborasi antara nilai kemanusiaan, pengalaman masyarakat sipil, dan perkembangan teknologi. Jantie Jie serta para peserta diskusi menilai bahwa perpaduan antara kesadaran sosial dan sistem digital dapat menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola yang lebih baik. Pertemuan ini menjadi bagian dari perjalanan riset internasional Sekolah Negarawan yang telah menjangkau 12 negara dengan berbagai pembelajaran mengenai pendidikan, teknologi, budaya, dan sistem sosial. Berbagai pengalaman dari Finlandia, Estonia, Turkiye, Iran, hingga Asia Tenggara terus dikaji dan dikembangkan menjadi materi edukasi untuk masyarakat Indonesia. Melalui diseminasi gagasan yang berkelanjutan, Sekolah Negarawan berupaya membawa hasil pembelajaran global tersebut agar dapat memberikan manfaat dari Medan hingga Ternate dan Tidore.