Berita

Rapor 1 Tahun Prabowo Subianto

Memasuki satu tahun masa jabatan sejak 21 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025, laporan ini disusun sebagai instrumen akuntabilitas publik untuk menilai sejauh mana janji politik dan arah kebijakan pemerintah terealisasi melalui delapan misi strategis Asta Cita.

Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dengan pendekatan analisis sentimen publik berbasis Enygma Media Analyzer (EMA). Metodologi ini menekankan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, bukan audit administratif atau teknokratis kabinet.

Skor Agregat Masih Sangat Rendah

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hingga akhir Semester 2, skor agregat pemerintahan Prabowo-Gibran baru mencapai 88 poin dari total maksimal 2.890 poin, atau setara dengan 3,0 persen. Angka ini menempatkan kinerja satu tahun pertama dalam kategori “Sangat Kurang”.

Meski tercatat adanya peningkatan bertahap dari 9 poin pada fase 100 hari, naik menjadi 49 poin di Semester 1, dan 88 poin pada Semester 2 laju tersebut dinilai belum cukup signifikan. Jika tren ini berlanjut tanpa percepatan kebijakan, capaian akhir pada tahun kelima diproyeksikan hanya mencapai 13,8 persen, jauh dari target ideal 100 persen.

Analisis Per Misi: Ada Kemajuan, Namun Belum Merata

Laporan ini mengurai kinerja pemerintahan berdasarkan masing-masing misi Asta Cita, dengan hasil yang timpang antar sektor.

Misi ke-4 (Pembangunan SDM dan Kesehatan) menjadi sektor dengan capaian tertinggi, mencatat 54 poin. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memperoleh nilai maksimal terkait cakupan layanan, sementara penanganan stunting melalui program EMAS (Emak-emak dan Anak Minum Susu) turut menyumbang sentimen positif dari publik.

Pada Misi ke-2 (Pertahanan dan Kemandirian Nasional), pemerintah meraih 10 poin, terutama dari pendekatan berbasis sejarah dan budaya dalam penanganan wilayah rawan konflik. Namun, sektor energi, ekonomi digital, dan ekonomi biru dalam misi ini masih menunjukkan stagnasi dengan dominasi indikator bernilai nol.

Sementara itu, Misi ke-5 (Hilirisasi dan TKDN) mencatat 9 poin, yang sebagian besar ditopang oleh kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri berbasis komoditas.

Catatan Merah: Hukum dan Mitigasi Bencana

Dua sektor strategis justru mencatat skor negatif. Misi ke-7 (Reformasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi) memperoleh skor -4, dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap melemahnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta rendahnya intensitas edukasi dan pencegahan korupsi.

Kondisi lebih buruk tercermin pada Misi ke-8 (Mitigasi dan Penanganan Bencana) yang mencatat skor -6, terendah di antara seluruh misi. Rendahnya kesiapsiagaan pemerintah serta lemahnya pembaruan sistem peringatan dini menjadi faktor utama penilaian negatif masyarakat.

Tantangan Utama: Stagnasi dan Minimnya Ekspos Kebijakan

Dalam kesimpulannya, Partai X menilai bahwa sebagian besar agenda pemerintahan masih berada pada fase awal implementasi, bahkan cenderung stagnan. Dominasi indikator bernilai nol mencerminkan kebijakan yang belum berjalan optimal atau tidak terkomunikasikan secara efektif kepada publik.

Sebagai respons, laporan ini menawarkan Strategi Kilat 5 Tahun untuk mempercepat pencapaian Asta Cita, antara lain melalui Amandemen Kelima UUD 1945 guna mengembalikan kedaulatan rakyat, transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi secara sistematis, serta pemisahan tegas antara institusi negara dan rezim pemerintahan agar stabilitas nasional tidak terpengaruh dinamika politik kekuasaan.

Partai X menegaskan bahwa rapor ini merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Evaluasi ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melakukan koreksi kebijakan demi mengejar target pembangunan nasional yang telah dijanjikan.

Dapat di download disini: Rapor 1 Tahun Prabowo Subianto