Berita

Publik Protes Anggaran Rp6,6 T DPR Tak Terimbas Efisiensi, Partai X: Keadilan dan Transparansi untuk Rakyat Kemana?

Keputusan pemerintah untuk tidak memangkas anggaran DPR sebesar Rp6,6 triliun dalam upaya efisiensi Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menuai reaksi masyarakat. Publik mempertanyakan mengapa lembaga legislatif tidak tersentuh kebijakan penghematan, sementara sektor lain harus menghadapi pemangkasan anggaran demi kestabilan fiskal.

Masyarakat di media sosial ramai membandingkan kebijakan ini dengan pemangkasan anggaran di sektor lain yang lebih langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat. Kritikan tajam muncul terhadap keistimewaan yang diberikan kepada DPR di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi.

Warganet mulai membandingkan dengan anggaran pendidikan yang turut dipangkas, hingga anggaran BMKG. Hal ini pun memicu pertanyaan, dana Rp6,6 Triliun DPR tersebut diperuntukkan sebagai apa? Mengapa DPR RI tidak terimbas efisiensi tersebut?

Beberapa warganet menilai keputusan ini bertolak belakang dengan semangat pengelolaan negara yang transparan dan adil.

" Efisiensi itu harusnya dicontohkan langsung oleh wakil rakyat pak, bukan efisiensi 50% langsung ke level bawah seperti karyawan RRI dll,” tulis salah satu warganet.

“Sedih banget, yang kerja nyata seperti BMKG malah kena efisiensi anggaran. DPR yang gaada kerjaannya malah ga kena efisiensi,” tanggapan warganet lainnya.

“Malah pendidikan kemenristekdikti dipotong banyak... Anggaran tunjangan profesi dosen non ASN juga masih diblokir blm dicairkan sampai skrg,” tulis komentar warganet lainnya, dan masih banyak lagi.

Menanggapi polemik ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan menyatakan, pada dasarnya Partai X mendukung langkah pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran. Namun, prinsip keadilan dalam tata kelola anggaran negara harus ditegakkan.

"Jika sektor lain diminta berhemat, seharusnya DPR juga ikut berkontribusi dalam efisiensi anggaran demi keseimbangan fiskal nasional. Transparansi dan keadilan harus menjadi pijakan dalam pengelolaan keuangan negara," ujarnya.

Rinto menekankan, dalam struktur pemerintahan, maka pemerintah berperan sebagai pengatur dan pelayan rakyat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, keputusan terkait anggaran harus mempertimbangkan kepercayaan dan aspirasi rakyat yang telah memberikan mandat kepada pemerintah.

"Ketika masyarakat merasakan dampak langsung dari pemangkasan anggaran di berbagai sektor, pemerintah harus menjelaskan mengapa DPR tidak terkena kebijakan yang sama. Ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah," imbuhnya.

Partai X menegaskan, efisiensi anggaran harus berlaku untuk semua lembaga negara, termasuk DPR yang turut mengesahkan kebijakan pemerintah. Selain itu, Rinto mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan efisiensi yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan negara.

"Pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada keseimbangan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diterima oleh masyarakat secara adil dan transparan. Jika efisiensi dianggap sebagai langkah strategis, maka seharusnya tidak ada lembaga yang mendapat pengecualian,” pungkasnya.