Berita

Presiden: Pelayan Kepentingan Rakyat?

Jabatan presiden bukan sebagai simbol kekuasaan absolut, melainkan bentuk tanggung jawab pelayanan. Presiden dianalogikan sebagai asisten rumah tangga yang dipercaya mengurus rumah besar bernama negara. Sementara itu, rakyat diposisikan sebagai pemilik sah rumah yang menentukan arah dan tujuan pengelolaan.

Narasi ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam negara demokratis lahir dari mandat rakyat, bukan dari status jabatan. Pemahaman sederhana justru membuka ruang kesadaran publik yang sering tertutup bahasa politik yang rumit.

Negara sebagai Rumah Bersama, Bukan Milik Kekuasaan

Negara digambarkan sebagai rumah yang harus bersih, tertib, dan nyaman bagi seluruh penghuninya. Rumah tidak akan berfungsi jika pengelolanya bertindak seolah pemilik, bukan pelayan. Analogi ini relevan dengan realitas ketika pejabat sering merasa lebih tinggi dari rakyat.

Ketika negara diperlakukan sebagai kantor kekuasaan, kepentingan publik kerap tergeser oleh kepentingan penguasa. Akibatnya, rakyat hanya menjadi penonton dalam rumahnya sendiri.

Saat Pelayan Lupa Mandat Rakyat

Percakapan itu juga menyinggung bahaya ketika pelayan merasa paling berjasa lalu mengklaim kepemilikan. Dalam praktik bernegara, hal ini tercermin dari pejabat yang alergi kritik dan mengabaikan aspirasi publik. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya krisis etika dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Rakyat kemudian ditempatkan sebagai bawahan, padahal merekalah sumber legitimasi dan pembiayaan negara. Relasi terbalik inilah yang melemahkan demokrasi dan kepercayaan publik.

Hal ini menegaskan bahwa presiden adalah bawahan rakyat secara konstitusional. Rakyat bekerja, membayar pajak, dan berkontribusi agar negara berjalan. Presiden hanya bertugas mengelola amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Kesadaran ini penting agar kekuasaan tidak menjelma menjadi alat dominasi. Demokrasi hanya hidup ketika rakyat sadar posisinya sebagai pemilik kedaulatan.

Solusi: Mengembalikan Etika Pelayanan Negara

Negara perlu menanamkan pendidikan kewargaan kritis sejak usia dini secara konsisten. Pemerintah harus membuka ruang partisipasi dan kritik tanpa intimidasi. Setiap kebijakan wajib diukur berdasarkan dampaknya bagi kesejahteraan rakyat.

Pemimpin harus memberi teladan bahwa jabatan adalah tugas, bukan hak istimewa. Rakyat yang sadar dan kritis akan mencegah kekuasaan bertindak sewenang-wenang.