Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pemerintah mampu menangani bencana di Sumatera secara cepat dan terkoordinasi. Pemerintah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, serta distribusi BBM menggunakan Hercules untuk wilayah terdampak bencana.
Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin. Ia menyebut kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh negara yang kuat dan memiliki sistem pemerintahan yang siap bekerja.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas bergerak cepat sejak awal bencana terjadi. Puluhan ribu personel dikerahkan tanpa menunggu instruksi berjenjang demi menyelamatkan rakyat.
Distribusi logistik dilakukan melalui udara karena banyak wilayah terisolasi akibat kondisi geografis ekstrem. Penerbang nasional disebut tetap terbang meski menghadapi kabut tebal dan medan pegunungan berbahaya.
Prabowo menegaskan bahwa upaya tersebut adalah bentuk kehadiran nyata negara, bukan sekadar narasi kekuasaan. Ia menolak tudingan bahwa pemerintah abai dalam menangani bencana di Sumatera.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa kekuatan negara harus diiringi tata kelola berkeadilan. Menurutnya, negara tidak cukup hanya kuat secara logistik, tetapi juga kuat secara sistemik.
Rinto menegaskan tugas negara ada tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketiga tugas tersebut harus berjalan seimbang, terutama dalam situasi krisis kemanusiaan.
Partai X menilai penanganan bencana tidak boleh bersifat reaktif dan parsial. Negara harus memastikan perlindungan jangka pendek dan pemulihan jangka panjang berjalan bersamaan.
Berdasarkan prinsip Partai X, negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah pelayan rakyat yang diberi mandat untuk menjalankan kewenangan secara transparan.
Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara dan tidak boleh menjadi korban kelalaian kebijakan. Dalam konteks bencana, negara wajib hadir penuh, bukan sekadar simbolik.
Partai X memandang bahwa kekuatan negara harus diukur dari keberhasilan melindungi rakyatnya. Bukan dari banyaknya pernyataan, melainkan dari dampak nyata di lapangan.
Partai X mendorong pembentukan sistem perlindungan bencana berbasis perencanaan kenegaraan jangka panjang. Penanganan bencana harus masuk desain besar ketahanan nasional, bukan kebijakan ad hoc.
Negara perlu memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. Penguatan logistik, data wilayah rawan, dan kesiapan personel harus berbasis ilmu pengetahuan.
Partai X juga mendorong transparansi anggaran kebencanaan agar rakyat dapat melakukan pengawasan. Setiap kebijakan darurat harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional.
Selain itu, edukasi kebencanaan kepada masyarakat harus menjadi agenda nasional berkelanjutan. Negara wajib memastikan rakyat tidak hanya diselamatkan, tetapi juga dipulihkan martabatnya.
Pernyataan Presiden tentang kekuatan negara menjadi momentum evaluasi tata kelola kebencanaan nasional.
Partai X menegaskan bahwa bencana tidak boleh dikelola setengah-setengah. Negara harus hadir secara utuh, adil, dan berkelanjutan demi melindungi seluruh rakyat Indonesia.