Berita

Ketimpangan Kekuasaan dalam Demokrasi: Mengapa Keputusan Selalu Berpihak pada Pejabat?

Ketimpangan dalam demokrasi Indonesia semakin jelas ketika keputusan-keputusan penting selalu memihak pejabat. Meskipun Indonesia mengklaim dirinya sebagai negara demokratis, kenyataannya, rakyat tidak memiliki kendali langsung atas kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka. Sebaliknya, kebijakan strategis sering kali dibuat di ruang tertutup yang tidak dapat diakses oleh rakyat, menciptakan ketidakadilan yang terus berkembang dalam sistem ini.

Pemerintahan yang Tidak Menggambarkan Kedaulatan Rakyat

Di Indonesia, rakyat diminta memilih pemimpin melalui pemilu, namun setelah itu mereka tidak terlibat lagi dalam pengambilan keputusan. Keputusan besar mengenai ekonomi, sumber daya alam, dan pembangunan nasional sering kali diambil oleh pejabat tanpa melibatkan rakyat secara bermakna. Hal ini mengarah pada ketimpangan, karena kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mayoritas rakyat.

Dominasi Pejabat dalam Pengambilan Keputusan

Pejabat yang terpilih dalam pemilu sering kali lebih memikirkan kepentingan jangka pendek dan elektoral daripada kesejahteraan jangka panjang rakyat. Partai politik yang seharusnya menjadi representasi rakyat, justru lebih berfungsi sebagai filter kekuasaan yang menjauhkan rakyat dari pusat pengambilan keputusan. Mekanisme partai yang tertutup dan berbiaya tinggi memperburuk jarak antara pengambil kebijakan dan rakyat.

Solusi: Mengembalikan Peran Rakyat dalam Pengambilan Keputusan

Untuk mengatasi ketimpangan ini, Indonesia perlu melakukan reformasi besar dalam sistem pemerintahan. Pertama, MPR harus dikembalikan pada fungsinya sebagai lembaga yang tidak terikat pada kepentingan jangka pendek, namun lebih fokus pada pengawasan dan arah besar negara. Kedua, partai politik perlu diberikan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan mereka benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan partai. Ketiga, partisipasi rakyat harus diperkuat melalui mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan memastikan suara rakyat dihargai dalam setiap kebijakan yang diambil.

Kesimpulan

Demokrasi Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik jika keputusan terus-menerus memihak pejabat dan korporasi. Untuk mencapai demokrasi yang sejati, rakyat harus diberikan peran lebih besar dalam pengambilan keputusan. Hanya dengan mengembalikan kedaulatan rakyat, Indonesia bisa memiliki sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan bersama.