Berita

Pendidikan Politik Anak Muda Indonesia, Partai X: Tanggung Jawab Negara yang Terabaikan

beritax.id - Di tengah meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik, kesadaran politik generasi muda justru mengalami penurunan drastis. Banyak anak muda hari ini yang apatis, cuek, dan merasa politik hanyalah urusan pejabat yang jauh dari kehidupan mereka. Data menunjukkan bahwa partisipasi pemilih muda dalam pemilu seringkali tinggi secara kuantitas, namun minim dalam kualitas pemahaman mengenai pendidikan politik anak muda.

Ironisnya, partai politik yang seharusnya menjadi lokomotif pendidikan politik, justru tenggelam dalam pragmatisme elektoral. Mereka lebih sibuk mengurusi pencitraan kandidat dan perburuan suara daripada membangun kesadaran politik kritis dan kebangsaan di kalangan pemuda.

Pemerintah Lupa Tugas: Melindungi, Melayani, dan Mengatur

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, dengan tegas mengingatkan fungsi utama pemerintah. “Tugas pemerintah itu tiga loh,” katanya, “melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.” Jika negara mengabaikan pendidikan politik, maka negara telah gagal melindungi masa depan demokrasi itu sendiri.

Dalam pandangan Partai X, pemerintah hanyalah pelaksana mandat rakyat. Mereka bukan pemilik kekuasaan, melainkan tenaga kerja rakyat yang harus menjalankan kebijakan secara transparan dan efektif. Negara harus hadir memberi pemahaman politik sejak dini, terutama kepada generasi muda.

Pendidikan Politik Anak Muda adalah Hak, Bukan Sekadar Pilihan

Prinsip Partai X menyatakan bahwa politik adalah perjuangan meraih dan menjalankan kewenangan secara adil dan efisien.

Maka, pendidikan politik seharusnya menjadi hak seluruh rakyat, termasuk anak muda. Tanpa pemahaman politik, rakyat mudah dimanipulasi. Tanpa literasi kebangsaan, demokrasi hanya menjadi pesta lima tahunan tanpa makna.

Partai X mengusulkan agar pendidikan politik dimasukkan dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Gagasan ini bukan utopia, melainkan solusi konkret untuk mencegah dominasi kekuasaan yang lepas dari kontrol rakyat.

Negara tidak boleh hanya menjadi penonton apatis di tengah kebingungan generasi muda akan politik. Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Tanpa pendidikan politik, rakyat kehilangan arah. Ibarat bus tanpa peta dan sopir yang ugal-ugalan, bangsa ini bisa tersesat jauh dari tujuan.

Kebijakan politik hari ini seringkali dibuat bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, tetapi atas kehendak segelintir pejabat. Hal ini bertentangan dengan filosofi Partai X yang menyatakan bahwa regulasi harus berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dari Rakyat, Oleh Pejabat, Untuk Pejabat: Sebuah Pengkhianatan

Kondisi hari ini sangat berbeda dari harapan para pendiri bangsa. Kita justru menyaksikan politik yang berputar pada lingkaran elite. Anak muda hanya dijadikan komoditas politik menjelang pemilu, bukan mitra dalam pembangunan kebangsaan. Ini adalah bentuk nyata dari penyimpangan cita-cita Pancasila dan mandat UUD 1945.

Solusi dari Partai X tidak berhenti pada kritik. Kami mendorong pembentukan Dewan Kedaulatan Rakyat dan reformasi sistem pendidikan politik nasional. Pendidikan politik harus melahirkan generasi negarawan muda, bukan sekadar pemilih yang mudah digiring oleh opini sesaat.

Partai politik yang tidak menjalankan fungsi pendidikan harus dibubarkan. Negara harus memaksa institusi politik untuk kembali ke relnya sebagai alat pencerahan rakyat.

---