Berita

Pemerintah Bayaran dan Krisis Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah bayaran dan masalah negara semakin nyata dirasakan publik dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah yang seluruh operasionalnya dibiayai dari pajak dan kontribusi rakyat seharusnya menjadi motor tata kelola negara yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan umum. Namun berbagai dinamika kebijakan dan peristiwa terkini justru memperlihatkan persoalan serius dalam tata kelola: lemahnya akuntabilitas, rendahnya transparansi, serta kebijakan yang kerap tidak selaras dengan kebutuhan rakyat.

Di tengah tekanan ekonomi, naiknya biaya hidup, melemahnya daya beli, serta meningkatnya kerentanan kerja, masyarakat menyaksikan negara berjalan administratif tetapi pincang secara substantif. Pemerintah tetap kuat dalam memungut pajak dan mengatur, namun lemah dalam memastikan keadilan, perlindungan, dan efektivitas kebijakan publik.

Salah satu masalah utama tata kelola negara adalah kecenderungan pengambilan keputusan yang tertutup dan manipulatif. Kebijakan strategis kerap lahir dari ruang terbatas, minim partisipasi publik yang bermakna. Rakyat yang membiayai negara justru berada di luar proses pengambilan keputusan, meski merekalah yang menanggung dampaknya secara langsung.

Kondisi ini menciptakan paradoks: pemerintah bayaran bekerja atas nama rakyat, tetapi tidak sepenuhnya bersama rakyat.

Akuntabilitas Lemah, Dampak Sosial Besar

Masalah tata kelola juga tampak dari lemahnya akuntabilitas kebijakan. Program dan regulasi sering dinilai berhasil dari sisi prosedur dan laporan, namun gagal menjawab persoalan nyata di lapangan. Ketika kebijakan berdampak negatif—seperti meningkatnya beban rumah tangga atau kesulitan akses layanan publik—mekanisme koreksi berjalan lambat dan defensif.

Negara seolah sibuk menjaga citra stabilitas, sementara dampak sosialnya dibiarkan ditanggung rakyat.

Korupsi Struktural dan Inefisiensi Kebijakan

Berbagai kasus korupsi dan pemborosan anggaran yang terus terungkap juga mencerminkan rapuhnya tata kelola negara. Dana publik yang seharusnya kembali ke rakyat dalam bentuk layanan dan perlindungan justru bocor di tengah jalan. Dalam konteks ini, pemerintah bayaran kehilangan legitimasi moral karena gagal menjaga amanat uang rakyat.

Masalah negara bukan hanya soal niat, tetapi soal sistem yang memungkinkan penyimpangan terus berulang.

Jarak Negara dan Warga yang Melebar

Ketika tata kelola buruk dibiarkan, jarak antara negara dan warga semakin lebar. Rakyat merasa tidak didengar, tidak dilibatkan, dan tidak dilindungi secara adil. Kepercayaan publik pun menurun, sementara kepatuhan sosial melemah. Negara tetap berdiri secara administratif, tetapi rapuh secara sosial dan pemerintah.

Solusi: Reformasi Tata Kelola Berbasis Rakyat

Untuk mengatasi persoalan pemerintah bayaran dan masalah tata kelola negara, dibutuhkan pembenahan menyeluruh dan berani, antara lain:

1. Memperkuat transparansi dan partisipasi publik, sejak tahap perumusan hingga evaluasi kebijakan.
2. Meningkatkan akuntabilitas pejabat publik, dengan pengawasan yang tegas dan sanksi nyata atas penyalahgunaan wewenang.
3. Mereorientasikan kebijakan pada dampak sosial, bukan sekadar kepatuhan prosedural dan target angka.
4. Memperbaiki sistem pengelolaan anggaran negara, agar setiap rupiah pajak kembali ke rakyat dalam bentuk layanan dan perlindungan.
5. Menjadikan kritik publik sebagai bagian dari tata kelola yang sehat, bukan ancaman terhadap stabilitas.

Pemerintah yang digaji rakyat tidak boleh terus memelihara masalah tata kelola negara. Selama uang publik dikelola tanpa keadilan, keterbukaan, dan keberpihakan, maka pemerintah bayaran akan kehilangan kepercayaan dan negara akan terus berjalan dalam krisis yang dibiayai oleh rakyatnya sendiri.