Berita

Partai X Dorong Kajian Komprehensif untuk Danantara

Wacana pemerintah untuk membentuk Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dinilai perlu kajian yang lebih mendlama. Hal itu disampaikan anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan.

Pemerintah menyebut, pembentukan Danantara ini nantinya sebagai sebuah entitas strategis yang bertujuan untuk mengintegrasikan potensi sumber daya nasional demi mendukung ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Bahkan, langkah ini dianggap sebagai kebijakan pemerintah dari Prabowo untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif di panggung global.

Namun, Rinto menekankan, gagasan besar ini harus didukung dengan kajian mendalam sehinnga tetap berfokus pada efektivitas, efisiensi, dan transparansi.

“Secara konseptual, Danantara memiliki potensi besar untuk mendorong percepatan pembangunan nasional. Namun, kami selalu percaya setiap kebijakan besar harus diuji melalui pendekatan berbasis data dan konsultasi luas dengan para pemangku kepentingan. Ini bukan sekadar proyek, tetapi langkah strategis yang akan menentukan arah bangsa ke depan,” ujarnya.

Rinto menjelaskan, kebutuhan akan pembentukan Danantara harus dilihat dalam konteks masalah fundamental yang dihadapi bangsa, seperti ketimpangan sosial, rendahnya daya saing ekonomi, dan ketergantungan pada sumber daya asing.

“Jika Danantara dirancang untuk menjawab isu-isu ini, maka tentu saja perlu. Namun, kami juga melihat ada risiko besar jika implementasinya tidak direncanakan dengan matang. Prinsip kami sederhana: kebijakan harus efektif, efisien, dan transparan. Jika tiga prinsip ini tidak terpenuhi, kami khawatir Danantara hanya menjadi alat bagi kepentingan-kepentingan pihak tertentu semata,” tegasnya.

Rinto juga mengingatkan, gagasan besar seperti Danantara dapat menimbulkan kekhawatiran terkait sentralisasi kekuasaan. Dalam pandangan Partai X, sistem demokrasi Indonesia harus tetap menjaga prinsip permusyawaratan dan perwakilan seperti yang tertuang dalam sila keempat Pancasila.

“Kami tidak ingin ini menjadi proyek yang dikendalikan secara eksklusif oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan daerah. Permusyawaratan yang melibatkan perwakilan dari berbagai golongan adalah kunci untuk memastikan bahwa Danantara benar-benar mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Rinto menambahkan, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pilar utama dalam perencanaan dan pelaksanaan Danantara. Tanpa pengawasan yang memadai, ia khawatir proyek ini dapat membuka celah bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Kami ingin mengingatkan, sejarah kebijakan besar di Indonesia sering kali diwarnai oleh kurangnya pengawasan yang akhirnya merugikan rakyat. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil dan membangun sistem pengawasan yang ketat,” tegasnya.

Lebih jauh, rinto menyampaikan, pembentukan Danantara hanya akan relevan jika mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat dan dikelola sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Penting juga untuk melibatkan semua pihak dalam memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi proyek bagi kepentingan pihak-pihak tertentu, tetapi benar-benar menjadi solusi strategis bagi kemajuan bangsa.

“Kami tidak menutup diri terhadap ide besar seperti Danantara. Namun, ide besar harus diimbangi dengan tanggung jawab besar. Jika pemerintah bisa membuktikan bahwa ini dilakukan untuk rakyat dan bukan untuk elit, maka Partai X siap mendukung,” pungkas Rinto.