Berita

Pajak Makin Menekan, Rakyat Dipajaki Tanpa Henti!

Rakyat dipajaki semakin berat di tengah kesulitan ekonomi yang tak kunjung usai. Pemerintah, yang seharusnya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, malah terus memungut pajak dengan intensitas yang semakin meningkat. Padahal, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan utama negara adalah melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan umum. Namun kenyataannya, kebijakan perpajakan yang diterapkan saat ini justru menciptakan ketimpangan sosial yang semakin mendalam.

Pajak Tanpa Keadilan: Beban Berat bagi Rakyat

Pada dasarnya, negara berfungsi untuk mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, kebijakan pajak yang diterapkan malah membebani rakyat, terutama mereka yang tergolong dalam lapisan ekonomi bawah hingga menengah. Sumber daya alam yang seharusnya digunakan untuk memakmurkan rakyat, justru menjadi instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat yang sebenarnya. Negara berfokus pada pajak sebagai pendapatan utama, sementara rakyat belum menikmati kemakmuran yang sesuai dengan potensi kekayaan alam yang ada.

Ketergantungan Berlebihan pada Pajak

Ketergantungan negara terhadap pajak sebagai sumber utama pendapatan menunjukkan ketidakseimbangan dalam kebijakan ekonomi. Negara mengandalkan pajak tanpa terlebih dahulu memastikan rakyat merasakan manfaat langsung dari kekayaan alam yang dikelola. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Keberlanjutan kontrak sosial antara negara dan rakyat semakin terancam, karena meskipun rakyat terus membayar pajak, mereka tidak merasakan hasil yang adil dari pembayaran tersebut.

Ketidakseimbangan Kelembagaan: Pemerintah vs Wajib Pajak

Pemerintah yang memungut pajak dan lembaga pengadilan pajak yang berada di bawah kementerian yang sama, menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan. Relasi ini memunculkan persepsi bahwa pemerintah memiliki kekuasaan yang sangat besar atas rakyat, sementara wajib pajak tidak memiliki akses yang sama dalam hal penyelesaian sengketa pajak. Pemerintah memungut pajak, namun di sisi lain rakyat yang merasa tidak puas sulit mendapatkan keadilan melalui jalur yang ada.

Solusi untuk Sistem Pajak yang Lebih Adil

1. Reformasi Sistem Pajak yang Berkeadilan
   Pajak harus dipungut secara adil, dengan memperhatikan kemampuan rakyat dan tidak membebani mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Kebijakan pajak yang progresif dan berorientasi pada keadilan sosial harus menjadi prioritas.
2. Optimalisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
   Negara harus memastikan bahwa kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk meningkatkan penerimaan negara. Optimalisasi sumber daya alam dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung.
3. Pemisahan Kewenangan Antara Pemungut Pajak dan Pengadilan Pajak
   Pengadilan Pajak harus dipisahkan dari Kementerian Keuangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan lebih adil dan transparan. Hal ini akan menciptakan rasa keadilan di kalangan wajib pajak.
4. Peningkatan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Pajak
   Negara perlu memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dari pajak digunakan dengan transparan, akuntabel, dan untuk kepentingan rakyat. Rakyat berhak mengetahui bagaimana pajak yang mereka bayar digunakan untuk pembangunan negara.
5. Kebijakan Kesejahteraan Sosial yang Terpadu
   Pemerintah harus meningkatkan program-program kesejahteraan sosial yang menyentuh langsung masyarakat, seperti perbaikan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, untuk memastikan pajak yang dipungut memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Kesimpulan: Pajak yang Tidak Seimbang Mengancam Kepercayaan Rakyat

Rakyat dipajaki tanpa mendapatkan kesejahteraan yang sebanding. Pajak, yang seharusnya menjadi instrumen keadilan dan gotong royong, justru menjadi beban yang semakin berat bagi masyarakat. Kebijakan perpajakan yang diterapkan tanpa memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat hanya akan memperburuk ketimpangan sosial yang ada. Negara harus memastikan bahwa pajak dipungut secara adil dan transparan, dan kekayaan alam dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jika kebijakan ini tidak diterapkan, maka kontrak sosial yang rapuh akan semakin sulit dipertahankan, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan semakin terkikis.