Berita

Mengkritisi Keinginan Pejabat Publik

Sering kali kita memahami pepatah “untuk melawan kekuatan besar, kita harus punya kekuatan yang lebih besar” secara sempit. Banyak orang percaya bahwa untuk menghadapi pemerintah, seseorang harus memiliki jabatan tinggi, uang melimpah, atau pengaruh pejabat yang kuat.

Cara berpikir seperti ini membuat masyarakat merasa kecil dan tidak berdaya.

Padahal, jika kita mengikuti aturan main yang dibuat para pejabat, maka kita bisa terjebak.

Kita seperti bermain dalam pertandingan yang wasit, lapangan, dan aturannya sudah diatur untuk menguntungkan mereka.

Membangun Kekuatan yang Tidak Mereka Perhitungkan

Kekuatan tidak selalu datang dari jabatan. Suara publik, solidaritas komunitas, kemampuan menyebarkan ide, dan keberanian untuk mengorganisir diri adalah sumber kekuatan yang tidak pernah benar-benar dihitung oleh penguasa. Banyak perubahan besar lahir justru dari ruang-ruang ini, dari gerakan yang tumbuh dari bawah.

Revolusi People Power di Filipina pada tahun 1986, menjadi contoh kuat bagaimana masyarakat dapat menciptakan kekuatan baru yang tidak dihitung oleh pemerintah.

Saat itu, Presiden Ferdinand Marcos telah berkuasa lebih dari dua dekade dengan kontrol ketat terhadap pemerintah dan militer.

Namun, rakyat biasa, mulai dari gereja Katolik, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, hingga kelompok profesional bersatu melakukan aksi damai di jalan-jalan Manila.

Mereka tidak memiliki jabatan tinggi atau kekayaan besar, tetapi memiliki solidaritas moral yang kuat.

Liputan media dan keberanian masyarakat untuk tetap damai. Meski menghadapi tekanan membuat gerakan ini tumbuh menjadi kekuatan sosial yang tidak dapat dipadamkan.

Tekanan itu akhirnya membuat Marcos kehilangan legitimasi dan meninggalkan Filipina.

Perubahan yang Gagal?

Namun membangun kekuatan baru tidak cukup hanya dengan semangat. Perubahan harus berdiri di atas fondasi nilai yang jelas seperti keadilan, transparansi, dan partisipasi publik.

Reformasi 1998 adalah contoh nyata bagaimana sebuah perubahan besar bisa kehilangan arah ketika tidak dibangun dengan pondasi yang kokoh.

Saat itu, rakyat berhasil meruntuhkan kekuasaan yang dianggap mengekang, namun sistem baru yang lahir belum punya perlindungan yang cukup kuat terhadap oligarki, korupsi, serta konsentrasi kekuasaan.

Akibatnya, struktur yang dibongkar memang berbeda, tetapi pola-pola lama tetap hidup yaitu kekuasaan masih berputar di lingkaran sempit. Keputusan pemerintahan sering tidak berpihak pada rakyat, dan ruang demokrasi perlahan kembali menyempit.

Perubahan besar tanpa pondasi kuat ibarat meruntuhkan rumah tua. Namun membangunnya kembali dengan desain yang sama, hanya catnya saja yang berbeda.

Karena itu, menciptakan kekuatan baru tidak cukup hanya dengan menggoyang kekuasaan.
Kekuatan itu harus lahir dari nilai-nilai yang lebih mendasar keadilan, transparansi, partisipasi publik yang nyata, dan sistem yang tidak memberi ruang bagi satu kelompok menguasai semuanya.

Selain itu, perlu mekanisme kontrol yang tidak bergantung pada satu tokoh atau satu masa saja, di mana kontrol harus hidup dalam masyarakat, lembaga, pendidikan, dan budaya.

Tanpa itu, kekuatan baru akan mudah disusupi, dibelokkan, atau akhirnya berubah menjadi kekuatan lama dengan wajah yang berbeda.

Kesimpulan

Perubahan sejati bukan mengganti siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan bekerja. Kekuatan baru harus lahir dari nilai yang benar, dijaga oleh mekanisme yang kokoh, dan dipelihara oleh kesadaran kolektif yang tidak mudah dibelokkan.

Jika fondasi itu kuat, masyarakat tidak hanya mampu menciptakan kekuatan baru, tetapi juga mempertahankannya agar tidak berubah menjadi kekuasaan lama dalam bentuk lain.