Berita

Mengenal Sistem Kenegaraan melalui Analogi Sebuah Handphone

Sistem negara dapat dipahami seperti sebuah handphone. Setiap komponennya memiliki peran penting dan saling terhubung. Jika satu bagian rusak, seluruh sistem terganggu. Begitu pula dengan Indonesia, di mana presiden, lembaga negara, aparat, hukum, media, dan rakyat harus bekerja sesuai fungsinya agar negara berjalan sehat. 

Melalui analogi handphone ini, kita bisa melihat bagaimana Indonesia seharusnya dikelola: efisien, transparan, dan benar-benar melayani rakyat sebagai pemiliknya.

Indonesia yang sehat dapat diibaratkan sebagai sebuah handphone yang bekerja dengan baik. Semua komponennya berfungsi sesuai peran masing-masing, saling mendukung, dan menghasilkan kinerja yang stabil. Rakyat sebagai pemiliknya bisa menggunakannya dengan nyaman karena setiap bagian bekerja untuk melayani, bukan membebani.

• Presiden berperan sebagai prosesor yang mengeksekusi kebijakan dengan cepat dan efisien. MPR menjadi sistem operasi yang menjaga arah bangsa dan memastikan semua kebijakan berpijak pada Pancasila. 
• DPR berfungsi seperti RAM dan penyimpanan yang mengatur sumber daya agar efisien serta berpihak pada rakyat.
• Energi bangsa datang dari rakyat dalam bentuk pajak yang berperan sebagai baterai yang menghidupkan sistem. 
• Utang luar negeri ibarat power bank yang digunakan secara bijak untuk kebutuhan penting, bukan untuk kepentingan sesaat. 
• TNI dan Polri berperan sebagai antivirus dan sistem keamanan yang melindungi negara dari ancaman tanpa menakuti rakyatnya.
• Hukum dan lembaga negara dapat diibaratkan sebagai aplikasi yang memudahkan rakyat dalam menjalankan kehidupan, bukan yang memperlambat dengan pungli dan birokrasi rumit. 
• Media menjadi layar yang jernih agar rakyat dapat melihat keadaan dengan jelas serta menyuarakan aspirasinya.

Akhirnya, rakyat adalah pemilik handphone itu sendiri. Mereka berhak menikmati manfaatnya, mengawasi jalannya sistem, dan menuntut perbaikan jika ada komponen yang tidak bekerja dengan benar.

Jika semua bagian berfungsi sebagaimana mestinya, Indonesia akan bekerja dengan lancar seperti handphone yang normal. Negara hadir untuk melayani rakyat, dan rakyat merasakan langsung manfaat dari sistem yang sehat dan adil.

Jika Indonesia ideal ibarat handphone normal, maka kondisi Indonesia hari ini lebih mirip handphone bermasalah. Semua komponennya masih ada, tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Alih-alih melayani pemiliknya yaitu rakyat, sistem di dalam ponsel justru sering menyusahkan dan menguras energi.

• Presiden sebagai prosesor sering lemot dan hang. Banyak program rakyat macet di tengah jalan karena sistem birokrasi tidak efisien dan sarat kepentingan. 
• MPR sebagai sistem operasi kehilangan kendali arah, membuat jalannya pemerintahan tergantung pada figur presiden semata.
• Baterai berupa pajak rakyat pun bocor. Energi yang dikumpulkan dari rakyat tidak kembali dalam bentuk kesejahteraan. Fasilitas publik rusak, pendidikan mahal, dan jutaan rakyat tetap miskin. Lebih buruk lagi, negara terlalu bergantung pada power bank bernama utang luar negeri. Tanpa colokan pinjaman, sistem bisa mati.
• DPR sebagai RAM dan penyimpanan penuh file sampah korupsi yang memperlambat kerja negara. Sementara antivirus dan sistem keamanan, yaitu TNI dan Polri, kadang justru menekan rakyat yang bersuara kritis. Hukum dan lembaga negara, ibarat aplikasi, juga penuh bug: lambat, berbelit, dan rawan pungli.
• Media sebagai layar semakin buram. Informasi dikendalikan kepentingan politik dan bisnis, membuat rakyat sulit melihat kenyataan sebenarnya. Akibatnya, pemilik handphone yaitu rakyat hanya bisa pasrah melihat perangkat yang mereka biayai justru bekerja melawan kepentingan mereka sendiri.

Handphone bernama Indonesia masih menyala, tetapi dalam mode darurat. Jika komponennya tidak segera dibersihkan dan diperbaiki, sistem ini akan terus menguras energi rakyat tanpa memberi manfaat nyata bagi kehidupan mereka.

Handphone yang rusak tidak bisa diperbaiki dengan cara dibiarkan atau hanya diganti casing. Begitu pula Indonesia. Diperlukan perbaikan menyeluruh agar sistem negara kembali berfungsi dan rakyat merasakan manfaatnya.

• Presiden sebagai prosesor harus kembali bekerja cepat, efisien, dan fokus pada pelaksanaan keputusan MPR serta aspirasi rakyat, bukan pencitraan. MPR sebagai sistem operasi perlu direstorasi menjadi fondasi arah bangsa yang kokoh dan penjaga konstitusi.
• Pajak rakyat sebagai baterai utama harus dikelola transparan dan digunakan langsung untuk pelayanan publik. Kebocoran dan korupsi harus ditutup sepenuhnya.
• Utang luar negeri sebagai power bank harus kembali menjadi cadangan, bukan sumber utama. Utang hanya boleh dipakai untuk proyek produktif, bukan menambal defisit.
• DPR sebagai RAM dan penyimpanan harus bersih dari korupsi dan bekerja efektif mengawasi anggaran agar sumber daya tidak terbuang.
• TNI dan Polri sebagai antivirus harus kembali melindungi rakyat dan menjaga keamanan, bukan membatasi kebebasan atau menjadi alat kekuasaan.
• Hukum dan lembaga negara sebagai aplikasi harus diperbarui agar cepat, transparan, dan bebas pungli.
• Media sebagai layar harus jernih, menyajikan kebenaran tanpa manipulasi, dan memberi ruang nyata bagi suara rakyat.
• Rakyat sebagai pemilik handphone harus sadar hak dan tanggung jawabnya. Mereka perlu aktif mengawasi dan mengganti komponen yang rusak agar negara kembali normal.

Perbaikan menyeluruh ini membutuhkan “teknisi” bangsa yang merupakan empat pilar negara yaitu gabungan dari cendekiawan, rohaniawan, budayawan, serta militer dan kepolisian profesional.

Dengan kolaborasi empat pilar ini, setiap komponen negara dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Handphone bernama Indonesia pun bisa hidup normal kembali yaitu bekerja untuk rakyat, bukan membebani mereka.

Banyak rakyat berharap presiden baru bisa menyelesaikan semua masalah bangsa. Padahal, pergantian presiden saja tidak cukup. Dalam analogi handphone, presiden hanyalah prosesor. Ia tidak akan bisa bekerja normal jika layar, baterai, RAM, dan sistem operasi tetap rusak.

Begitu pula Indonesia. Sistemnya yang bermasalah jauh lebih besar dari sekadar siapa yang memimpin. MPR kehilangan arah, DPR tersumbat korupsi, pajak bocor, utang menumpuk, hukum lemah, media tidak netral, dan aparat kadang menekan rakyat. Dalam kondisi seperti ini, mengganti presiden hanyalah mengganti komponen di sistem yang tetap rusak.

Perubahan sejati hanya akan terjadi jika seluruh sistem negara dibenahi. Rakyat harus sadar bahwa kedaulatan tidak bisa diserahkan pada satu orang, tetapi dijaga dan diawasi bersama. Barulah Indonesia bisa bekerja normal dan benar-benar melayani rakyatnya.

Apakah Cukup Menunggu Pemilu?

Banyak orang berharap perubahan besar datang lewat pemilu. Padahal, menunggu pemilu lima tahunan sama saja dengan berharap handphone rusak kembali normal hanya dengan mengganti casing. Masalahnya bukan di luar, tapi di dalam sistemnya.

Begitu pula Indonesia. Ganti presiden atau wakil rakyat tidak akan memperbaiki negara jika prosesor, RAM, dan sistem operasinya tetap bermasalah. Korupsi, birokrasi lamban, dan utang menumpuk tidak bisa diselesaikan hanya lewat pergantian orang.

Perubahan sejati terjadi ketika seluruh sistem diperbaiki dan rakyat aktif menjaga agar negara bekerja sebagaimana mestinya. Pemilu penting, tapi tanpa perbaikan menyeluruh, handphone bernama Indonesia akan tetap lemot, boros daya, dan tak memberi manfaat bagi pemiliknya yaitu rakyat sendiri.