Berita

Lonjakan Harga Emas, Partai X: Beban Rakyat Naik, Emas Tetap Mahal!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, lonjakan harga emas dunia menjadi penyebab utama meningkatnya inflasi Indonesia pada September 2025. Kenaikan harga logam mulia tersebut bahkan telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Tito menjelaskan, harga emas melonjak akibat ketegangana hubungan antara faktor geografis, perang tarif antar negara, hingga kebijakan moneter Amerika Serikat yang menurunkan suku bunga. Kenaikan harga emas global mencapai 40 persen, memicu tren investasi besar-besaran masyarakat terhadap emas.

Menurut Tito, tren ini turut memengaruhi kenaikan inflasi nasional dari 2,3 persen menjadi 2,65 persen secara tahunan. Meski masih dalam batas target, lonjakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.

Partai X: Inflasi Bukan Sekadar Angka, Tapi Beban Hidup Rakyat

Menanggapi kondisi ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menegaskan, lonjakan inflasi akibat kenaikan harga emas harus dilihat dari sisi kesejahteraan, bukan statistik semata.

“Rakyat makin berat hidupnya, sementara emas simbol kekayaan malah makin ringan nilainya di tangan mereka,” ujar Rinto.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menenangkan publik dengan klaim angka inflasi yang ‘terkendali’. Bagi rakyat, sekecil apa pun kenaikan harga berarti penurunan daya beli. Negara harus hadir bukan hanya menghitung, tapi melindungi dan melayani.

Prinsip Partai X: Negara Ada untuk Rakyat, Bukan untuk Pejabat

Partai X menegaskan bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi wewenang untuk membuat kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam prinsip Partai X, rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Pemerintah bukan penguasa, melainkan pelayan rakyat atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam sistem kenegaraan. Karena itu, setiap kebijakan ekonomi harus berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Rinto menilai, kebijakan moneter dan fiskal yang tidak menyentuh aspek kebutuhan rakyat hanya akan menambah jurang ketimpangan. Pemerintah perlu memastikan pengelolaan ekonomi tidak hanya menjaga angka, tetapi juga martabat rakyat.

Solusi Partai X: Ekonomi Berkeadilan, Data Akurat, dan Transparansi Kebijakan

Sejalan dengan prinsipnya, Partai X mengusulkan beberapa langkah nyata untuk mengatasi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga emas dan inflasi:

1. Reformasi kebijakan fiskal berbasis keadilan rakyat. Anggaran harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin, bukan sekadar menjaga neraca makro.
2. Transformasi digital dalam manajemen ekonomi negara. Agar pengelolaan kas dan subsidi lebih transparan serta tepat sasaran.
3. Reformasi hukum ekonomi berbasis kepakaran. Untuk menutup celah korupsi dan memastikan kebijakan berpihak pada kebenaran, bukan kepentingan modal besar.
4. Musyawarah kenegarawanan lintas pilar. Menghadirkan ahli ekonomi, tokoh agama, dan budaya untuk merumuskan arah ekonomi nasional yang lebih manusiawi.

Partai X menilai, kesejahteraan sejati tidak diukur dari stabilitas angka inflasi, melainkan dari seberapa ringan rakyat menjalani hidupnya.