Berita

Kekuasaan Tidak Bersalah, Penguasalah yang Menyalahgunakannya

Oleh: Adv. Rinto Setiyawan, A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan

Anggapan bahwa politik selalu identik dengan hal buruk telah menjadi pandangan yang sering muncul di tengah masyarakat. Ketika terjadi korupsi, penyalahgunaan jabatan, transaksi kekuasaan, hingga manipulasi aturan, banyak orang langsung menyimpulkan bahwa semua itu merupakan bagian dari politik. Padahal, persoalan sebenarnya bukan terletak pada politik sebagai sistem pengelolaan kehidupan bernegara, melainkan pada manusia yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan yang menyimpang.

Politik tidak pada dasarnya bersifat kotor karena keberadaan politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sebuah negara. Melalui politik, sebuah bangsa menentukan arah kebijakan, memilih pemimpin, mengatur penggunaan anggaran, menyusun aturan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan. Tanpa politik, negara tidak memiliki mekanisme untuk mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat yang beragam.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, politik merupakan proses mengelola kekuasaan, kepentingan, dan kebijakan untuk mencapai tujuan bernegara. Karena itu, persoalan utama bukan mengenai keberadaan politik, melainkan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan oleh manusia yang mendapat amanah. Kekuasaan dapat menjadi alat untuk membangun kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi alat penyimpangan apabila berada di tangan orang yang tidak memiliki integritas.

Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika berbagai tindakan kejahatan kekuasaan disebut sebagai bagian dari politik. Membeli suara bukanlah politik, melainkan tindakan yang merusak proses demokrasi. Mengambil uang negara bukanlah strategi politik, melainkan kejahatan yang merugikan masyarakat. Memperjualbelikan jabatan, menerima suap, serta menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi juga bukan bagian dari pengelolaan kekuasaan yang benar.

Karena itu, diperlukan istilah yang tepat untuk membedakan antara orang yang menjalankan politik dengan orang yang memanfaatkan kekuasaan untuk melakukan kejahatan. Dalam pemikiran Sekolah Negarawan, istilah kriminokrat digunakan untuk menggambarkan individu yang memperoleh, mempertahankan, atau menggunakan kekuasaan melalui korupsi, manipulasi, transaksi ilegal, dan penyalahgunaan kewenangan. Seseorang dapat berada dalam ruang politik, memiliki jabatan, bahkan menggunakan simbol kekuasaan, tetapi hal tersebut tidak otomatis menjadikannya politisi yang menjalankan fungsi publik secara benar.

Perbedaan antara politisi dan kriminokrat menjadi penting karena bahasa dapat membentuk cara masyarakat memahami sebuah persoalan. Apabila semua tindakan buruk yang dilakukan oleh seseorang berkuasa terus disebut sebagai politik, masyarakat akan menganggap bahwa penyimpangan memang merupakan bagian dari politik. Akibatnya, citra politik semakin rusak dan generasi muda semakin menjauh dari ruang pengambilan keputusan negara.

Kondisi tersebut dapat menciptakan masalah yang lebih besar karena ketika orang-orang yang memiliki ilmu, integritas, dan kepedulian memilih menjauh, ruang kekuasaan justru semakin mudah dimanfaatkan oleh mereka yang tidak memiliki komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Kekuasaan tidak akan berhenti berjalan hanya karena orang baik memilih tidak terlibat. Lembaga negara tetap membutuhkan pemimpin, kebijakan tetap harus dibuat, dan keputusan penting tetap harus diambil.

Karena itu, solusi terhadap buruknya praktik kekuasaan bukan dengan meninggalkan politik, tetapi dengan menghadirkan lebih banyak manusia berkualitas di dalamnya. Bangsa membutuhkan ilmuwan yang memahami kebijakan publik, profesional yang memiliki tanggung jawab sosial, ulama dan budayawan yang memberikan kedalaman nilai, serta generasi muda yang melihat kekuasaan sebagai amanah. Ruang kekuasaan harus diisi oleh manusia yang memahami bahwa jabatan bukan simbol keberhasilan pribadi, melainkan tanggung jawab kepada masyarakat.

Namun, kehadiran orang baik saja tidak cukup tanpa pemahaman mengenai bagaimana kekuasaan bekerja. Seseorang yang memiliki niat baik tetapi tidak memahami tata kelola negara dapat menghadapi berbagai tantangan ketika memasuki ruang kekuasaan. Karena itu, pendidikan politik dan pendidikan kenegarawanan menjadi bagian penting dalam membentuk pemimpin masa depan.

Sekolah Negarawan melihat terdapat perbedaan mendasar antara kriminokrat, politisi, dan negarawan dalam memandang kekuasaan. Kriminokrat melihat kekuasaan sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Politisi memahami kekuasaan sebagai sarana mengelola kepentingan masyarakat dan menjalankan kebijakan publik. Sementara negarawan melihat kekuasaan sebagai tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan negara dalam jangka panjang.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa memenangkan pemerintahan tidak selalu sama dengan menjaga negara. Pemerintahan dapat berganti melalui proses konstitusional, pemimpin dapat berubah, dan kebijakan dapat mengalami penyesuaian. Namun, negara harus tetap berdiri dengan tujuan yang lebih besar daripada kepentingan kelompok atau masa jabatan tertentu.

Karena itu, seorang negarawan harus mampu berpikir melampaui kepentingan sesaat. Ia harus mempertimbangkan dampak keputusan yang dibuat terhadap generasi mendatang. Seorang pemimpin tidak hanya bertanya bagaimana mempertahankan kekuasaan, tetapi juga bagaimana menggunakan kekuasaan untuk memastikan masa depan bangsa tetap terjaga.

Persoalan muncul ketika kekuasaan mulai dipandang sebagai alat transaksi. Jabatan dianggap sebagai investasi yang harus dikembalikan, kemenangan dianggap sebagai modal untuk mendapatkan keuntungan, dan kewenangan dianggap sebagai kesempatan memperkuat jaringan pribadi. Pada titik tersebut, kekuasaan kehilangan tujuan utamanya sebagai instrumen pelayanan kepada masyarakat.

Namun, penyimpangan yang dilakukan manusia tidak boleh membuat seluruh sistem dianggap buruk. Jika seseorang menggunakan ilmu kedokteran untuk melakukan kesalahan, bukan berarti ilmu kedokteran itu buruk. Jika seseorang menggunakan dunia usaha untuk melakukan kejahatan, bukan berarti seluruh kegiatan bisnis harus dianggap negatif. Begitu pula ketika seseorang menggunakan jabatan publik untuk melakukan penyimpangan, yang harus disalahkan adalah tindakan dan pelakunya, bukan konsep politik itu sendiri.

Dengan memahami perbedaan tersebut, masyarakat dapat melihat persoalan secara lebih tepat. Tujuannya bukan sekadar mengganti istilah, tetapi menjaga agar ruang pengelolaan negara tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas. Sebuah bangsa membutuhkan politisi yang baik agar dapat melahirkan negarawan yang mampu menjaga masa depan.

Kepada generasi muda, pesan yang penting adalah jangan menjauhi politik hanya karena melihat orang-orang yang menyalahgunakannya. Pelajari bagaimana negara bekerja, pahami tanggung jawab kekuasaan, dan masuklah dengan ilmu serta nilai moral yang kuat. Kekuasaan membutuhkan manusia yang tidak hanya mampu mendapatkannya, tetapi juga mampu menggunakannya untuk kepentingan masyarakat.

Sebab apabila orang-orang baik meninggalkan ruang kekuasaan karena menganggapnya buruk, maka ruang tersebut akan semakin mudah dikuasai oleh mereka yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Negara membutuhkan manusia yang berani mengambil tanggung jawab, bukan hanya manusia yang mampu memberikan kritik dari luar. Masa depan bangsa sangat bergantung pada siapa yang bersedia hadir dan menjaga arah perjalanan negara.

Kekuasaan pada dasarnya hanyalah alat. Di tangan kriminokrat, kekuasaan dapat berubah menjadi sarana penyimpangan. Di tangan politisi yang benar, kekuasaan dapat menjadi jalan mengelola kepentingan masyarakat. Sementara di tangan negarawan, kekuasaan menjadi bentuk pengabdian untuk menjaga negara dan generasi yang akan datang.