Berita

IWPI: Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) Adalah Urgensi Struktural dan Ujian Komitmen Presiden

beritax.id— Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menegaskan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) adalah langkah struktural yang sangat mendesak, dan sekaligus menjadi tolak ukur komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap janji kampanye reformasi fiskal.

Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih menjalankan sistem penerimaan negara dengan struktur yang belum memisahkan secara jelas antara perancang kebijakan fiskal dan pelaksana teknis penerimaan.

> “Kita belum punya pemisahan antara bendahara negara dan kasir negara. Hal ini menciptakan konflik kepentingan, lemahnya pengawasan, dan akumulasi kekuasaan fiskal yang rawan penyalahgunaan,” ujar Rinto.

BPN: Amanat Janji Presiden dan Jalan Reformasi Fiskal

IWPI menekankan bahwa pembentukan BPN merupakan bagian dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikampanyekan Presiden Prabowo. Maka, realisasi pembentukan BPN bukan hanya keputusan teknis, tetapi juga merupakan pembuktian bahwa Presiden tidak tunduk pada dominasi satu kementerian, khususnya Kementerian Keuangan, dalam mengelola penerimaan negara.

Coretax Gagal, Struktur Harus Dibongkar

IWPI menyoroti pula bahwa saat ini sistem perpajakan nasional tengah mengalami krisis kredibilitas:

Terjadi gangguan pada aplikasi Coretax yang membuat pelayanan dan pencatatan perpajakan terganggu.

Penerimaan pajak seret akibat lemahnya kepercayaan masyarakat dan kegagalan sistemik dalam administrasi fiskal.

> “Ini bukan hanya soal aplikasi rusak, tapi sistem yang rusak. Kita tidak bisa menambal kebocoran dengan aturan tambal sulam. Struktur kelembagaan harus dibenahi,” tegas Ketua IWPI.

Apakah BPN Akan Menjamin Penerimaan Pajak Meningkat?

IWPI menjawab bahwa BPN sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi tidak otomatis. Keberhasilan BPN mensyaratkan:

1. Penyederhanaan regulasi perpajakan yang terlalu teknis dan membingungkan.

2. Pembersihan oknum aparat pajak yang mencoreng citra institusi.

3. Perubahan undang-undang perpajakan, karena istilah “Badan Penerimaan Negara” belum dikenal dalam regulasi fiskal yang berlaku.

IWPI Dukung Penuh, Tapi Tegaskan Substansi

> “Kami di IWPI mendukung penuh pembentukan Badan Penerimaan Negara. Tapi jangan hanya ganti baju institusi — ubah juga wajah, nurani, dan integritas sistem perpajakan kita,” pungkas Rinto

IWPI menegaskan bahwa kehadiran BPN harus menjadi momentum besar untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap sistem pajak dan memastikan bahwa penerimaan negara dibangun di atas asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.