Berita

Kepentingan Publik Dikalahkan oleh Praktik Kekuasaan yang Tak Tahu Malu

Praktik kekuasaan tak tahu malu kembali menjadi sorotan dalam diskursus publik mengenai arah perjalanan bangsa yang dinilai masih jauh dari cita-cita keadilan sosial. Dalam situasi ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian hidup yang terus berlangsung, muncul pandangan bahwa sebagian kebijakan negara lebih mencerminkan kepentingan elit ketimbang kebutuhan rakyat secara luas. Fenomena praktik kekuasaan tak tahu malu ini tidak berdiri sebagai kejadian tunggal, melainkan sebagai pola yang berulang dalam berbagai ruang kebijakan publik. Dari tingkat perumusan hingga implementasi, terdapat kesan bahwa jarak antara penguasa dan rakyat semakin melebar, terutama dalam hal sensitivitas terhadap penderitaan sosial yang nyata di lapangan.

Krisis yang Meluas di Berbagai Sektor Kehidupan

Dalam konteks krisis yang melanda berbagai sektor kehidupan, masyarakat sering dihadapkan pada situasi yang serba sulit. Kenaikan harga kebutuhan pokok, ketimpangan akses layanan publik, hingga ketidakpastian kebijakan ekonomi menjadi bagian dari realitas yang dirasakan sehari-hari. Namun, di tengah kondisi tersebut, praktik kekuasaan tak tahu malu dianggap memperburuk keadaan karena kebijakan yang diambil kerap tidak sejalan dengan urgensi kebutuhan masyarakat. Alih-alih memperkuat perlindungan sosial, sebagian kebijakan justru dipersepsikan lebih mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan.

Jarak antara Negara dan Realitas Sosial

Salah satu persoalan utama yang mencuat adalah menguatnya jarak antara negara dan realitas sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, kebijakan publik tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang dihadapi warga, terutama kelompok rentan. Di sinilah praktik kekuasaan tak tahu malu dipahami sebagai gejala ketika kekuasaan tidak lagi menjadi alat pelayanan publik, melainkan sarana yang cenderung dikuasai oleh kepentingan internal kelompok pengambil keputusan. Akibatnya, aspirasi masyarakat sering kali hanya menjadi formalitas tanpa tindak lanjut yang konkret. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa negara berjalan di atas logika yang terpisah dari penderitaan rakyatnya sendiri.

Hilangnya Sense of Crisis dalam Kebijakan Publik

Salah satu kritik yang mengemuka adalah menurunnya “sense of crisis” dalam pengambilan kebijakan. Dalam situasi krisis, seharusnya negara memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, respons kebijakan sering kali dianggap tidak sebanding dengan tingkat kesulitan yang dihadapi rakyat. Praktik kekuasaan tak tahu malu dalam konteks ini terlihat dari ketidakseimbangan antara urgensi masalah publik dan prioritas kebijakan yang diambil. Ketika kebijakan tidak lagi mencerminkan rasa krisis yang sama dengan yang dialami masyarakat, maka terjadi ketidaksinkronan antara negara dan realitas sosial.

Fragmentasi Sosial dan Melemahnya Solidaritas

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah melemahnya solidaritas sosial. Ketika penderitaan tidak lagi dikelola sebagai masalah kolektif, melainkan individu, maka masyarakat cenderung berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi kesulitan. Dalam situasi ini, praktik kekuasaan tak tahu malu turut memperkuat fragmentasi sosial karena tidak hadirnya kebijakan yang mampu menyatukan pengalaman penderitaan menjadi agenda bersama. Akibatnya, krisis sosial tidak berkembang menjadi gerakan kolektif yang terstruktur, melainkan tersebar dalam bentuk beban individual.

Analisis Akar Masalah

Jika ditelusuri lebih jauh, akar dari praktik kekuasaan tak tahu malu sering kali berkaitan dengan beberapa faktor struktural. Pertama, lemahnya akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, dominasi kepentingan kelompok dalam ruang pemerintahan. Ketiga, terbatasnya kontrol publik terhadap kebijakan strategis negara. Ketiga faktor ini menciptakan ruang yang memungkinkan kebijakan publik tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan legitimasi sosial negara dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Jalan Keluar: Reformasi Menyeluruh Sistem Kekuasaan

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan reformasi yang bersifat menyeluruh, tidak hanya pada tataran teknis, tetapi juga pada tataran nilai dan etika kekuasaan.

1. Penguatan Akuntabilitas Publik

Setiap proses kebijakan harus dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat. Transparansi menjadi kunci untuk mencegah dominasi kepentingan kelompok tertentu.

2. Reformasi Etika Kekuasaan

Pejabat publik perlu dibekali dengan pemahaman bahwa kekuasaan adalah amanah. Tanpa etika yang kuat, sistem hukum dan administrasi akan mudah disalahgunakan.

3. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Rakyat harus diberi ruang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi bukan sekadar formalitas, tetapi bagian integral dari sistem demokrasi.

4. Penegakan Hukum yang Tegas dan Setara

Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pengecualian. Tidak boleh ada perlakuan khusus berdasarkan kedekatan pemerintahan atau ekonomi.

5. Orientasi Kebijakan pada Kesejahteraan Publik

Setiap kebijakan harus kembali pada tujuan dasarnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Fenomena praktik kekuasaan tak tahu malu menunjukkan adanya tantangan serius dalam hubungan antara negara dan rakyat. Ketika kekuasaan tidak lagi berada dalam orbit kepentingan publik, maka yang terancam bukan hanya efektivitas pemerintahan, tetapi juga fondasi keadilan sosial itu sendiri. Perubahan tidak dapat ditunda. Dibutuhkan keberanian untuk melakukan koreksi struktural dan moral secara bersamaan agar kekuasaan kembali berada pada jalur yang semestinya: melayani rakyat, bukan berdiri di atasnya.