Pertumbuhan ekonomi semu kembali menjadi gambaran utama pembangunan ekonomi Indonesia hari ini. Angka pertumbuhan diumumkan positif, inflasi diklaim terkendali, dan stabilitas makro terus dipromosikan sebagai tanda kesejahteraan. Namun di balik deretan data tersebut, kehidupan rakyat justru menunjukkan cerita berbeda: daya beli melemah, biaya hidup meningkat, dan rasa aman ekonomi semakin menipis. Kesejahteraan yang dijanjikan berubah menjadi ilusi.
Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai pemberitaan memperkuat paradoks ini. Deflasi dan inflasi rendah terjadi bukan karena harga makin terjangkau, melainkan karena masyarakat menahan belanja. Di saat yang sama, pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya, meluasnya kerja kontrak dan informal, serta stagnasi upah menjadi fenomena yang kian sering muncul. Ekonomi tumbuh di statistik, tetapi kesejahteraan tidak hadir di kehidupan nyata.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini banyak ditopang oleh sektor padat modal seperti komoditas, keuangan, dan aktivitas berbasis pasar finansial. Sektor-sektor ini mampu menjaga angka pertumbuhan dan stabilitas pasar, tetapi dampaknya terhadap penciptaan kerja layak dan peningkatan pendapatan rakyat sangat terbatas.
Sebaliknya, sektor manufaktur, UMKM, dan jasa berbasis konsumsi yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat justru mengalami tekanan berat akibat biaya tinggi, lemahnya permintaan, dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak.
Narasi kesejahteraan semakin terasa ilusif ketika biaya hidup terus meningkat. Harga pangan bergejolak, biaya pendidikan dan kesehatan naik, perumahan semakin sulit dijangkau, dan kebutuhan transportasi kian mahal. Dalam kondisi pendapatan riil yang stagnan, rumah tangga terpaksa berhemat ekstrem, mengorbankan tabungan, bahkan menurunkan kualitas hidup.
Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi rendah dan pertumbuhan positif tidak otomatis berarti hidup menjadi lebih layak.
Dalam situasi fiskal yang menantang, rakyat kerap dijadikan penyangga utama stabilitas ekonomi. Ketergantungan pada pajak konsumsi, penyesuaian tarif layanan publik, dan minimnya perlindungan pendapatan membuat beban penyesuaian ekonomi dipikul oleh rumah tangga. Stabilitas makro dijaga, tetapi ketahanan sosial dikorbankan.
Model pembangunan semacam ini menciptakan pertumbuhan yang tampak kuat di atas kertas, namun rapuh di fondasi kehidupan masyarakat.
Untuk keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi semu dan ilusi kesejahteraan, diperlukan perubahan arah kebijakan yang lebih adil dan membumi, antara lain:
Pertumbuhan ekonomi yang sejati bukan yang sekadar terlihat di statistik, melainkan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Selama kesejahteraan masih menjadi ilusi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap semu tumbuh di angka, tetapi gagal menghadirkan keadilan dan kemakmuran yang nyata.