Berita

Dominasi Energi Nasional: Bahlil Peringatkan SPBU Swasta

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memperingatkan keras operator SPBU swasta agar tidak melanggar aturan negara. Peringatan itu disampaikan menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 saat kebutuhan energi masyarakat meningkat.

Bahlil menegaskan tidak ada alasan kelangkaan BBM karena stok nasional dipastikan aman dan siap disalurkan. Pemerintah memastikan ketersediaan BBM di SPBU negara maupun swasta berada dalam kondisi terkendali.

Bahlil menegaskan negara tidak boleh diatur oleh badan usaha swasta. Ia menyebut setiap pelanggaran distribusi akan berhadapan langsung dengan sanksi negara.

Pemerintah tidak mentolerir upaya melawan aturan dengan alasan teknis distribusi.
Energi merupakan kebutuhan dasar yang harus dijaga negara sepenuhnya.

Negara wajib hadir memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama libur panjang.
Ancaman kelangkaan BBM dinilai hanya akan merugikan kepentingan publik.

Stok BBM Nasional Dipastikan Aman

Bahlil memaparkan stok bensin RON 90 nasional mencapai 19 hari. Angka tersebut berada di atas batas minimum cadangan nasional. Stok bensin RON 92 tercatat mencapai 23 hari secara nasional. Sementara stok bensin RON 95 berada di atas 31 hari.

Cadangan solar subsidi tercatat berada pada kisaran 14 hingga 15 hari. Solar non subsidi untuk industri berada di atas 25 hari. Ketersediaan avtur untuk penerbangan nasional tercatat lebih dari 29 hari. Pemerintah memastikan distribusi energi berjalan lancar selama Nataru.

Pengawasan Distribusi Diperketat

Pemerintah menegaskan pengawasan distribusi BBM akan diperketat selama libur akhir tahun.
Seluruh badan usaha diwajibkan patuh terhadap regulasi distribusi energi nasional.

SPBU swasta diminta tidak melakukan pembatasan sepihak kepada masyarakat.
Pemerintah mengingatkan distribusi BBM adalah kewajiban, bukan pilihan bisnis.

Bahlil meminta masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan selama libur Nataru.
Pemerintah menjamin pasokan energi aman untuk seluruh wilayah.

Pandangan Kritis Partai X

Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menilai sikap tegas pemerintah perlu konsistensi.
Menurutnya, energi adalah instrumen kedaulatan negara yang tidak boleh dikendalikan pasar.

Prayogi mengingatkan tugas negara ada tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Pengelolaan energi harus berpihak pada kepentingan publik, bukan korporasi.

Ia menegaskan negara tidak boleh kalah oleh kepentingan bisnis energi.
Kedaulatan energi adalah fondasi keadilan sosial dan stabilitas nasional.

Prinsip Partai X tentang Kedaulatan Energi

Partai X berpandangan energi merupakan hak dasar rakyat.
Negara wajib menguasai sumber daya strategis demi kesejahteraan bersama.

Distribusi energi harus adil, merata, dan transparan.
Negara tidak boleh menyerahkan kendali energi kepada mekanisme pasar semata.

Partai X menolak liberalisasi energi yang merugikan rakyat.
Pengelolaan energi harus memperkuat kemandirian nasional.

Solusi Partai X

Partai X mendorong penguatan peran negara dalam distribusi energi nasional. Pengawasan SPBU swasta harus dilakukan secara sistematis dan transparan. Negara perlu memperkuat cadangan energi strategis jangka panjang. Kebijakan energi harus berbasis kebutuhan rakyat, bukan kepentingan bisnis.

Partai X mendorong sanksi tegas bagi badan usaha yang melanggar distribusi. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan pendekatan kritis, objektif, dan solutif, Partai X menegaskan negara harus dominan. Kedaulatan energi adalah syarat utama perlindungan rakyat dan keadilan sosial.