Berita

Cak Nun Blak‑Blakan: Desain Tata Negara Indonesia yang Keliru

Oleh: Rinto Setiyawan
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia
Anggota Majelis Tinggi Partai X
Wakil Direktur Sekolah Negarawan X Institute

beritax.id - Emha Ainun Nadjib, yang akrab disapa Cak Nun, kerap disebut sebagai tokoh seribu cerita. Melalui forum maiyah bersama Kelompok Musik Kiai Kanjeng, ia tak sekadar menyanyi atau bercerita nostalgia, melainkan mengajak berpikir mendalam tentang Indonesia yaitu soal sejarah, desain negara, dan nasib masa depan republik ini. Dari pengkajian tersebut, Cak Nun mengecam fondasi ketatanegaraan Indonesia yang menurutnya telah keliru sejak awal.

Rundown Tuhan vs Rundown Manusia

Cak Nun mengingatkan: hidup di dunia seharusnya berlangsung menurut "rundown" Tuhan. Namun, manusia malah membuat naskah sendiri ambisi pragmatis, konsumtif, dan meniru negara lain tanpa memahami jati diri. Akibatnya, "Indonesia bukan Indonesia". Ia menyoroti bahwa mindset rakyat sekarang hanya fokus pada sekolah anak dan motor baru, sementara filosofi besar bangsa hilang dari semangat kebangsaan.

Proklamasi Setengah Jadi & Konstitusi Asing

Cak Nun bahkan menyatakan bahwa Proklamasi 1945 tidak pernah dibuktikan secara nyata, plus seluruh sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia adalah hasil salinan atau pengaruh Belanda dan Barat, bahkan hingga cara pikir eksekutif-legislatif-yudikatif. “Mahkamah Agung bukan badan negara, tapi pemerintah,” ujarnya. Artinya, institusi negara tidak berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah seperti idealnya negara hukum.

Negara vs Pemerintah: Perbedaan Fundamental

Indonesia, menurut Cak Nun, belum memahami perbedaan antara negara dan pemerintah. Pemerintah hanya kontraktor 5 tahunan, sementara negara adalah institusi yang abadi. Karena UUD menyamakan presiden sebagai kepala negara sekaligus eksekutif, banyak ASN tak mengerti hukum negara, mereka lebih takut pada perintah dari presiden ketimbang Undang‑Undang. Ini membuat negara kehilangan poros spiritual dan moral karena kekuasaan dikaburkan dalam struktur pemerintahan sementara.

Bendahara vs Kasir Negara: Salah Kaprah Manajemen

Cak Nun juga menegaskan bahwa Menteri Keuangan sejatinya adalah "kasir", bukan bendahara negara. Dengan analogi kepala keluarga versus kepala rumah tangga, dia menegaskan bahwa sistem bendahara dan kasir harus dipisah. Kas negara seharusnya dikelola oleh pejabat independen yang bukan bagian politik, agar tidak terjebak konglomerasi kekuasaan.

Tak Ada Negarawan, Hanya Politisi

Menurut Cak Nun, Indonesia kekurangan negarawan. Bangsa ini telah menjadi panggung politisi bukan pemimpin berpaham kebangsaan jangka panjang. Sistem tatanegara kita “copy-paste” tanpa mengenal pusaka nasional, tanpa integrasi antara cinta kepada negeri dan kemasyarakatan.

Tiga Pilihan Mengelola Tantangan Indonesia

Cak Nun menyebut jalan mengatasi "macan nyata" negara (problem struktural Indonesia) hanya bisa dilakukan dengan tiga cara:

1. Revolusi Kekuasaan—menghadapi sistem secara fisik.
2. Ilmu dan Kekuasaan—menguasi sistem agar sistemlah yang tunduk.
3. Pawang Nasional—pemimpin yang memiliki spiritualitas dan legitimasi moral untuk meredam konflik dan memimpin dengan kejujuran hati.

Kesimpulan dan Seruan

Cak Nun menegaskan:

• Desain negara kita rusak dari paket proklamasi maladaptif, konstitusi asing, hingga hilangnya īman kenegaraan.
• Semua pemimpin Presiden, DPR, MA, KY, seharusnya menegakkan hukum sebagai cerminan moral spiritual, bukan instrumen politik sesaat.
• Masa depan Indonesia hanya akan pulih bila digerakkan oleh negara yang benar, bukan oleh pemerintahan yang perpanjangan tangan elite.

Saat ini tugas bangsa bukan hanya perubahan wajah, tetapi pembaharuan fundamental sistem dan mentalitas kenegaraan. Hanya dengan memahami dan menerapkan desain “Indonesia versi Cak Nun” yang kembali kepada identitas spiritual, keadilan, dan rakyat sebagai “pancer”, negara ini memiliki peluang untuk keluar dari krisis struktural yang panjang.