beritax.id - Dalam dunia birokrasi Indonesia, kegagalan proyek strategis tidak selalu mengakhiri karier seseorang. Buktinya, Suryo Utomo dipromosikan menjadi Kepala BTIIK Kemenkeu, meski CoreTax gagal. CoreTax adalah proyek digital perpajakan senilai Rp1,3 triliun yang mengalami banyak masalah teknis.
Gangguan seperti gagal login, transaksi tertunda, hingga kebocoran data jadi sorotan publik. CoreTax juga memicu penurunan penerimaan pajak hingga 12% di triwulan I-2025.
Menurut Rinto Setiyawan, Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), akar masalah CoreTax terletak pada logika terbalik dalam perencanaannya. “Idealnya, proses bisnis dan regulasi disiapkan dulu, baru teknologi dibeli. Tapi DJP di bawah Suryo justru belanja teknologi dulu, lalu proses bisnis dan regulasi dipaksa mengekor. Hasilnya, sistem kacau,” ujarnya.
Pengamat dan praktisi TI menyebut promosi ini sebagai parodi meritokrasi yang mencederai akal sehat. Erick Karya menilai, ini ibarat menunjuk sopir gagal menjadi kepala dinas transportasi.
Masalah keamanan dan kebocoran data wajib pajak menimbulkan risiko pidana dan pelanggaran hukum. Dirjen Pajak saat itu, Suryo Utomo, bahkan mengakui celah keamanan yang memerlukan intervensi BSSN.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menyampaikan kritik tajam atas keputusan promosi ini."Pemerintah itu punya tiga tugas utama: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat," tegasnya.
Ia menambahkan, promosi ini mengabaikan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap hak rakyat. Khususnya dalam hal keamanan data dan akses layanan perpajakan yang adil dan transparan. Partai X berlandaskan prinsip kritis, obyektif, dan solutif dalam kebijakan publik.
Dalam prinsip, Partai X menegaskan pentingnya akuntabilitas pejabat publik terhadap rakyat. Kebijakan digitalisasi harus menempatkan rakyat sebagai subjek, bukan korban kebijakan yang prematur.
Ketika proyek gagal, seharusnya dilakukan audit, evaluasi, bukan malah diberi jabatan baru.
Partai X mendorong pembentukan tim audit independen terhadap proyek CoreTax secara menyeluruh. Solusi tak cukup dengan promosi atau penggantian pejabat, tapi perbaikan sistemik yang terukur.
Partai X juga menawarkan penguatan kapasitas kepemimpinan lewat Sekolah Negarawan. Sekolah ini menekankan kepemimpinan etis, peka terhadap rakyat, dan berbasis hasil nyata. Pemimpin masa depan harus ditempa bukan hanya oleh jabatan, tapi oleh integritas dan visi pelayanan publik.
Partai X menyerukan agar transformasi digital tidak dijadikan tameng untuk kelalaian tata kelola. Kritik terhadap proyek gagal adalah bentuk cinta terhadap negara dan rakyat yang harus dilindungi. Objektivitas dalam promosi jabatan harus dijaga agar kepercayaan publik tidak terus terkikis.
Dan solusi konkret seperti reformasi kepemimpinan dan pendidikan negarawan wajib diprioritaskan. Demokrasi sehat dibangun lewat kritik jujur, sistem adil, dan pemimpin yang belajar dari kegagalan.