Berita

Sekolah Negarawan Mengungkap Rahasia Kebahagiaan Finlandia melalui Budaya Birokrasi yang Setara

HELSINKI, FINLANDIA — Ekosistem Sekolah Negarawan mengamati kehidupan masyarakat Helsinki, Finlandia, untuk mempelajari hubungan antara kesetaraan sosial dan kebahagiaan masyarakat. Pengamatan tersebut menyoroti budaya birokrasi yang tidak menempatkan pejabat sebagai kelompok istimewa di tengah kehidupan publik. Budaya feodalisme dalam birokrasi dinilai menjadi salah satu hambatan bagi kemajuan negara berkembang. Sebaliknya, hubungan yang lebih setara antara pejabat dan masyarakat dapat menjadi pelajaran penting dalam membangun pelayanan publik. Pengalaman Finlandia menjadi bahan refleksi untuk mendorong perubahan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Mengamati Kesetaraan dalam Kehidupan Sehari-hari

Kegiatan observasi di ibu kota Finlandia diikuti Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya. Pengamatan tersebut didampingi perwakilan diaspora Indonesia, Wiwik H. Para delegasi mencermati kebiasaan pejabat negara menggunakan fasilitas transportasi umum dalam perjalanan menuju tempat kerja. Mereka mengamati penggunaan sepeda, trem, dan kereta bawah tanah oleh pejabat tinggi negara. Pemandangan tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan antara pejabat dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Wakil Direktur Sekolah Negarawan, Rinto Setiyawan, budaya kehidupan yang egaliter menjadi salah satu hal penting untuk dipelajari dari Finlandia. Dalam kehidupan publik, pejabat tidak seharusnya membangun jarak sosial yang berlebihan dengan masyarakat. Seorang pejabat dan pekerja biasa sama-sama beraktivitas di ruang publik dengan mengikuti aturan yang berlaku. Mereka dapat mengantre di tempat yang sama dan menggunakan fasilitas umum secara wajar. Kesetaraan seperti ini menunjukkan bahwa jabatan tidak semestinya menjadi alasan untuk merendahkan orang lain.

Kepemimpinan sebagai Bentuk Pelayanan

Direktur Sekolah Negarawan, Prayogi R. Saputra, memandang budaya antifeodal sebagai pelajaran penting mengenai kepemimpinan. Ia menghubungkan pengamatan tersebut dengan konsep kepemimpinan profetik dan pemikiran kenegaraan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun. Dalam pandangan tersebut, kekuasaan seharusnya dijalankan untuk melayani masyarakat, bukan menghasilkan hak istimewa bagi pemegang jabatan. Pejabat negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepentingan masyarakat menjadi perhatian utama. Karena itu, kualitas kepemimpinan perlu terlihat melalui pelayanan dan keteladanan, bukan kemewahan fasilitas pribadi.

Kebahagiaan masyarakat juga tidak cukup diukur dari kondisi ekonomi semata. Hubungan sosial yang sehat dan perlakuan yang setara turut menjadi bagian penting dalam kehidupan bersama. Ketika masyarakat merasa dihormati, kepercayaan terhadap lembaga dan penyelenggara negara berpeluang tumbuh lebih kuat. Sebaliknya, sikap arogan dan perlakuan berbeda berdasarkan kedudukan dapat memperlebar jarak antara pejabat dan warga. Pengalaman Finlandia menjadi bahan refleksi tentang pentingnya membangun hubungan yang lebih manusiawi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Budaya Kerja yang Menghargai Setiap Pendapat

Perwakilan diaspora Indonesia, Wiwik H, menambahkan bahwa nilai kesetaraan juga tercermin dalam lingkungan kerja birokrasi Finlandia. Struktur ruang kerja yang terbuka memberi kesempatan kepada pegawai untuk menyampaikan pandangan. Pendapat staf junior dapat dipertimbangkan bersama masukan dari pejabat atau pimpinan yang lebih senior. Kebiasaan mendengarkan tersebut membantu membangun komunikasi yang sehat di lingkungan kerja. Dengan demikian, kualitas keputusan tidak hanya bergantung pada jabatan seseorang, tetapi juga pada pertimbangan yang disampaikan.

Budaya kerja yang terbuka membutuhkan sikap saling menghormati dan keberanian menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Pimpinan perlu menciptakan ruang diskusi yang memungkinkan setiap pegawai menyampaikan masukan tanpa takut direndahkan. Setiap usulan juga harus dinilai berdasarkan alasan, data, dan relevansinya terhadap persoalan yang dihadapi. Pendekatan ini dapat mengurangi pengaruh senioritas yang berlebihan dalam proses pengambilan keputusan. Hasilnya diharapkan berupa lingkungan kerja yang lebih sehat, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Teknologi untuk Mengurangi Budaya Feodal

CEO Enygma, Erick Karya, menilai teknologi dapat membantu mendorong perubahan tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence menjadi salah satu pendekatan yang dikembangkan bersama Sekolah Negarawan. Teknologi tersebut dipandang berpotensi mendukung penilaian kinerja aparatur secara objektif berdasarkan data. Sistem digital juga dapat membantu menyederhanakan prosedur administrasi dan mengurangi proses birokrasi yang berbelit. Dengan penerapan yang tepat, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Erick menjelaskan bahwa teknologi dapat berperan sebagai instrumen untuk mengurangi praktik birokrasi yang feodal. Penilaian berbasis data dapat membantu memperjelas ukuran kinerja dan tanggung jawab aparatur. Namun, penerapan kecerdasan buatan tetap membutuhkan pengawasan manusia dan aturan yang jelas. Sistem digital harus melindungi data masyarakat serta menyediakan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Teknologi juga tidak boleh menjadi pengganti integritas, melainkan sarana untuk memperkuat pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Pembelajaran Global untuk Perbaikan Indonesia

Pengamatan di Helsinki melengkapi rangkaian pembelajaran global yang dilakukan Ekosistem Sekolah Negarawan di berbagai negara. Ekspedisi tersebut disebut telah menjangkau 12 negara dengan pengalaman tata kelola dan kehidupan masyarakat yang beragam. Pembelajaran mencakup kebahagiaan masyarakat di Finlandia serta pemerintahan modern di Estonia. Pengamatan juga menjangkau Eropa Barat, Persia atau Iran, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Berbagai pengalaman tersebut menjadi bahan untuk memperkaya gagasan perbaikan kehidupan bernegara di Indonesia.

Hasil pembelajaran itu kemudian disebarluaskan melalui berbagai kegiatan di sejumlah daerah. Diseminasi dilakukan untuk memperkenalkan gagasan perbaikan tata kelola kepada masyarakat yang lebih luas. Wilayah yang disebut dalam kegiatan tersebut antara lain Medan, Ternate, dan Tidore. Penyebaran pengetahuan diharapkan membantu masyarakat memahami pentingnya pelayanan publik dan hubungan yang setara dengan penyelenggara negara. Dengan demikian, pembelajaran dari luar negeri tidak berhenti sebagai pengamatan, tetapi dapat menjadi bahan diskusi dan evaluasi di dalam negeri.

Solusi untuk Membangun Birokrasi yang Lebih Setara

Pengalaman Finlandia dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki budaya kerja dan pelayanan publik di Indonesia. Langkah awalnya adalah menempatkan pelayanan masyarakat sebagai ukuran utama keberhasilan aparatur. Penggunaan fasilitas negara perlu disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan tidak menjadi simbol status pribadi. Pimpinan juga perlu memberikan teladan melalui perilaku sederhana, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan. Pendekatan tersebut dapat membantu membangun lingkungan pemerintahan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem penilaian kinerja aparatur perlu diperkuat dengan ukuran yang transparan dan dapat diperiksa. Pemanfaatan teknologi dapat mendukung proses tersebut apabila disertai perlindungan data dan pengawasan yang memadai. Saluran pengaduan masyarakat harus mudah digunakan serta diikuti tindak lanjut yang jelas. Lingkungan kerja juga perlu menghargai masukan pegawai berdasarkan kualitas pemikiran, bukan semata-mata tingkat jabatan. Perubahan tersebut memerlukan komitmen berkelanjutan dari pimpinan, aparatur, dan lembaga yang bertanggung jawab.

Pada akhirnya, pelajaran dari Finlandia bukan sekadar tentang penggunaan sepeda atau transportasi umum oleh pejabat. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana masyarakat diperlakukan dan bagaimana kewenangan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kesetaraan, keteladanan, profesionalitas, dan keterbukaan dapat menjadi fondasi pelayanan publik yang lebih baik. Teknologi dapat mempercepat perubahan apabila digunakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan warga. Melalui pembelajaran global dan penerapan yang sesuai dengan kondisi nasional, Sekolah Negarawan mendorong terwujudnya birokrasi Indonesia yang lebih manusiawi, setara, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.