CAPELLE AAN DEN IJSSEL, BELANDA – Perkembangan teknologi pemerintahan menjadi salah satu bahasan utama dalam pertemuan delegasi Sekolah Negarawan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda (ASPINA) di Koerillen, Capelle aan den IJssel. Pertemuan tersebut mempertemukan gagasan mengenai kepemimpinan, jaringan ekonomi diaspora, dan pemanfaatan teknologi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua ASPINA, Wakil Ketua ASPINA, serta sejumlah anggota asosiasi. Dari Sekolah Negarawan hadir Direktur Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya. Diskusi tersebut juga dihadiri Prof. Ruard Ganzevoort, Rektor International Institute of Social Studies (ISS) Den Haag, Universitas Rotterdam.
Pertemuan berlangsung dalam suasana informal melalui jamuan barbeque di halaman belakang. Format tersebut membuat percakapan berlangsung secara terbuka dan memungkinkan para peserta saling bertukar pengalaman mengenai tata kelola di negara-negara Eropa serta kemungkinan penerapannya dalam konteks pembangunan Indonesia.
Delegasi Sekolah Negarawan membagikan hasil pengamatan mereka selama melakukan perjalanan riset di sejumlah negara Eropa. Pengalaman tersebut kemudian menjadi bahan diskusi untuk melihat bagaimana praktik tata kelola, teknologi, dan kepemimpinan dapat dipelajari serta disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia.
Pertemuan juga mempertemukan perspektif dari dunia pendidikan, dunia usaha, diaspora, dan pengembangan teknologi. Perbedaan latar belakang tersebut memperkaya pembahasan mengenai tantangan tata kelola di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.
Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah pengenalan Enygma sebagai backbone tata kelola pemerintahan berbasis Artificial Intelligence atau AI yang diperkenalkan dalam ekosistem kajian Sekolah Negarawan.
CEO Enygma Erick Karya menjelaskan bahwa sistem tersebut dirancang sebagai infrastruktur kecerdasan buatan yang dapat mendukung berbagai kebutuhan pemerintahan. Pemanfaatannya mencakup efektivitas kebijakan publik, pengelolaan sumber daya negara, serta peningkatan transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Konsep tersebut menempatkan teknologi bukan hanya sebagai perangkat pendukung administrasi. AI diproyeksikan menjadi bagian dari infrastruktur pengambilan keputusan yang membantu pemerintah membaca data dan memahami kebutuhan masyarakat secara lebih sistematis.

Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra menilai teknologi dapat menjadi instrumen untuk menerjemahkan gagasan kenegarawanan ke dalam praktik birokrasi modern. Menurutnya, perkembangan teknologi digital membutuhkan sistem pengambilan keputusan yang mampu memanfaatkan data dan kecerdasan buatan secara berdaulat.
Dengan dukungan sistem tersebut, proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat lebih terukur. Orientasi akhirnya tetap diarahkan pada kemampuan pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Perspektif tersebut mendapat tanggapan dari Prof. Ruard Ganzevoort dan jajaran ASPINA. Prof. Ganzevoort menekankan pentingnya menjaga hubungan antara inovasi teknologi dan keadilan sosial. Sementara itu, para pengusaha yang tergabung dalam ASPINA melihat adanya potensi pemanfaatan teknologi untuk memperkuat hubungan antara potensi ekonomi daerah di Indonesia dan pasar Eropa.
Wakil Direktur Sekolah Negarawan Rinto Setiyawan menjelaskan bahwa gagasan tata kelola berbasis AI tersebut tidak berdiri sendiri. Konsep itu juga dipelajari dengan membandingkannya dengan berbagai praktik yang ditemui selama ekspedisi Eropa.
Perjalanan tersebut mencakup Perancis, Belgia, Belanda, dan Jerman. Delegasi juga memberikan perhatian khusus kepada Finlandia di kawasan Nordik untuk mempelajari sistem pendidikan dan berbagai aspek kehidupan masyarakatnya.
Selain Finlandia, Estonia menjadi salah satu tujuan pengamatan penting. Negara yang memiliki sejarah sebagai bagian dari Uni Soviet tersebut dipelajari karena perkembangan pemerintahan digital dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola publik.
Berbagai pengalaman dari negara-negara tersebut menjadi bahan pembanding bagi Sekolah Negarawan dalam melihat kemungkinan pengembangan sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi secara lebih terintegrasi.
Pertemuan di Capelle aan den IJssel menjadi bagian dari rangkaian ekspedisi Sekolah Negarawan dalam mempelajari pengalaman berbagai negara dan menghubungkannya dengan kebutuhan Indonesia. Pertemuan bersama ASPINA dan Prof. Ruard Ganzevoort memperluas ruang pertukaran gagasan antara komunitas Indonesia di Eropa, akademisi, pelaku usaha, dan pengembang teknologi.
Melalui forum tersebut, Sekolah Negarawan menempatkan diri sebagai salah satu penghubung antara pengalaman dari berbagai pusat keunggulan di dunia dengan pemangku kepentingan Indonesia. Pengetahuan mengenai teknologi, pendidikan, dunia usaha, dan tata kelola kemudian menjadi bahan untuk memperkaya kajian mengenai masa depan pemerintahan Indonesia.
Dialog tersebut diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi lanjutan dalam membangun ekosistem tata kelola yang memanfaatkan teknologi secara tepat. Bagi Sekolah Negarawan, pembelajaran lintas negara menjadi bagian dari proses untuk memahami bagaimana Indonesia dapat mengembangkan sistem pemerintahan yang cerdas, mandiri, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia.