Berita

MPP Dipercepat Demi Program Presiden, Partai X: Layanan Publik Jangan Jadi Alat Pencitraan Menuju 2029!

beritax.id — Menteri PANRB Rini Widyantini menilai kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi jembatan percepatan program prioritas Presiden Prabowo. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Perumahan Rakyat disebut menjadi prioritas layanan yang difasilitasi MPP.

Dalam kunjungan ke MPP Kabupaten Badung, Rini menekankan pentingnya integrasi antarinstansi agar program pemerintah berjalan cepat dan inklusif. Ia menyebut MPP sebagai simbol kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat.

Partai X: Jangan Ubah Layanan Jadi Alat Promosi Kekuasaan

Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra menyatakan bahwa negara wajib melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil. Namun, ia mengingatkan bahwa percepatan pelayanan publik tak boleh dijadikan kendaraan kekuasaan jelang 2029.

Menurutnya, penyatuan layanan dalam satu atap memang efisien. Tetapi, jika tujuan utamanya pencitraan dan pengaburan kegagalan struktural, maka MPP berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan semata.

Ia mempertanyakan, mengapa layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi baru diurus serius ketika mendekati tahun-tahun pemilihan? Negara seharusnya hadir bukan hanya saat menjelang pemilu.

Prinsip Partai X: Negara Efektif Harus Adil dan Terukur

Prinsip Partai X menegaskan bahwa pelayanan publik adalah wajah nyata dari kehadiran negara yang adil dan efektif. Negara tidak boleh menunggu tekanan kekuasaan untuk memberi pelayanan yang seharusnya otomatis terpenuhi.

Partai X memandang negara sebagai organisasi besar rakyat yang harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Jika tidak diawasi, layanan publik bisa menjadi panggung pencitraan pejabat, bukan instrumen pemerataan hak.

Solusi Partai X: Reformasi Pelayanan Berbasis Keadilan dan Partisipasi

Partai X menawarkan solusi konkret untuk menghadirkan pelayanan publik yang berpihak kepada rakyat:

1. Evaluasi akuntabilitas MPP secara berkala dan terbuka
   Pemerintah harus mempublikasikan capaian dan keluhan masyarakat secara periodik.
2. Desentralisasi inovasi pelayanan
   Pemerintah daerah harus diberi ruang dan insentif untuk mengembangkan layanan berbasis kebutuhan lokal.
3. Digitalisasi tanpa diskriminasi
   Semua sistem layanan harus berbasis digital tapi tetap mengakomodasi masyarakat rentan yang belum terjangkau teknologi.
4. Pembentukan Dewan Pelayanan Publik Independen
   Rakyat harus dilibatkan langsung dalam mengawasi kualitas pelayanan dan mencegah praktik kekuasaan.

Partai X menekankan bahwa pelayanan publik yang baik bukanlah hadiah negara kepada rakyat. Tapi adalah kewajiban konstitusional yang tak boleh dikendalikan logika elektoral.

Jika negara ingin dipercaya, maka tunjukkan pelayanan yang adil dan merata — bukan hanya untuk menarik simpati menjelang pemilu, tetapi untuk memastikan hak rakyat benar-benar terpenuhi setiap hari.