Berita

Media Bayaran Pemerintah Kian Mengancam Independensi Pers

Praktik media bayaran pemerintah kian menonjol dalam lanskap pemberitaan nasional dan mulai menggeser fungsi utama pers sebagai penyampai fakta serta pengawas kekuasaan. Ketika ruang redaksi bergantung pada kontrak advertorial pemerintah dan anggaran komunikasi negara, garis pemisah antara informasi publik dan promosi kekuasaan menjadi semakin kabur.

Dalam situasi ideal, pers berdiri netral dan kritis. Namun realitas menunjukkan sebagian media menghadapi tekanan ekonomi yang mendorong mereka mencari pendanaan dari kekuasaan.

Skema kerja sama yang semula disebut “iklan layanan” atau “diseminasi program” perlahan berubah menjadi:

• Pengemasan kebijakan sebagai berita positif sepihak
• Penghilangan sudut pandang kritis
• Penyempitan ruang bagi narasumber independen
• Normalisasi pemberitaan seragam antar media

Independensi pun tergerus, bukan melalui larangan, tetapi lewat ketergantungan finansial.

Dari Pengawas Kekuasaan Menjadi Corong Kebijakan

Perubahan ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Media yang seharusnya mengawasi justru:

• Melunakkan kritik terhadap kebijakan bermasalah
• Menunda atau mengubur laporan investigatif
• Menyerang suara oposisi sebagai “pengganggu stabilitas”
• Mengulang narasi resmi tanpa verifikasi mendalam

Akibatnya, publik kehilangan salah satu alat terpenting untuk menilai kinerja negara secara objektif.

Tanggapan Prayogi R. Saputra: Negara Tak Boleh Membeli Kebenaran

Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai praktik media bayaran sebagai gejala serius kemunduran etika pemerintahan.

“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Membiarkan media berubah menjadi alat pesanan justru bertentangan dengan ketiganya,” ujar Prayogi.

Ia menambahkan:

“Melindungi rakyat berarti melindungi hak mereka atas informasi jujur. Melayani rakyat berarti membuka data dan kebijakan secara transparan, bukan membungkusnya dengan propaganda. Mengatur rakyat tidak boleh dilakukan dengan mengatur pikiran mereka lewat media yang dibayar.”

Menurutnya, negara yang kuat tidak membutuhkan media yang patuh, tetapi media yang berani mengoreksi.

Dampak Langsung bagi Masyarakat

Ketergantungan media pada dana kekuasaan memunculkan sejumlah dampak nyata:

• Publik sulit membedakan berita dan iklan pemerintah
• Kepercayaan terhadap pers menurun
• Polarisasi opini berbasis narasi resmi
• Masalah struktural tertutupi oleh pencitraan
• Kontrol sosial terhadap pemerintah melemah

Demokrasi tetap berjalan prosedural, namun miskin pengawasan substansial.

Solusi: Menyelamatkan Independensi Pers

Prayogi R. Saputra dan X Institute mengajukan beberapa langkah strategis:

1. Transparansi anggaran media pemerintah

Seluruh belanja komunikasi publik harus dibuka ke masyarakat.

2. Pemisahan tegas iklan dan berita

Konten berbayar wajib diberi label jelas dan tidak boleh disamarkan sebagai laporan jurnalistik.

3. Perlindungan ekonomi media independen

Skema dana publik non-politis untuk jurnalisme investigatif perlu dikembangkan.

4. Penguatan dewan pers dan kode etik

Sanksi tegas bagi pelanggaran independensi redaksi.

5. Literasi media publik

Masyarakat perlu dibekali kemampuan mengenali propaganda dan konten pesanan.

Ketika media bayaran pemerintah menjadi praktik lazim, yang hilang bukan hanya objektivitas pers, tetapi juga hak rakyat untuk mengetahui kebenaran tanpa filter kekuasaan.

Seperti diingatkan Prayogi R. Saputra, negara yang menjalankan mandatnya dengan benar tidak akan membeli kesetiaan media, melainkan membangun kepercayaan melalui keterbukaan dan kejujuran. Tanpa pers yang merdeka, demokrasi hanya tinggal nama ramai di permukaan, rapuh di dalam.