Berita

Kebijakan Kenaikan PPN dan Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Era Prabowo

Pengakuan Presiden Prabowo Subianto mengenai tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia, ditambah dengan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, menjadi sorotan banyak pihak. 

Menanggapi hal ini, Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang diambil pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan yang sudah menghadapi kesulitan ekonomi.

Dalam wawancara eksklusif dengan media, Rinto mengungkapkan pandangannya mengenai kenaikan PPN dan tantangan pengentasan kemiskinan yang disampaikan oleh Prabowo. "Kenaikan PPN menjadi ujian besar bagi pemerintah. Ini harus dipertimbangkan dengan cermat, terutama bagaimana kebijakan fiskal ini mempengaruhi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Kenaikan pajak yang tidak diimbangi dengan peningkatan layanan publik justru akan memperburuk kondisi mereka," ujar Rinto.

Menurut Rinto, prinsip dasar Partai X yang menekankan kesejahteraan masyarakat harus dijadikan acuan utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah. "Politik yang kita jalankan harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pajak yang semakin tinggi, sementara tidak ada peningkatan signifikan dalam pelayanan publik, dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menambah beban bagi mereka yang sudah kesulitan," jelasnya.

Rinto Setiyawan juga mengingatkan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam kebijakan yang diambil untuk mencapai penghapusan kemiskinan. "Untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan, pemerintah harus merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif. Dana yang diperoleh dari pajak harus benar-benar digunakan untuk program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial," tambahnya.

Lebih jauh, Rinto menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. "Transparansi sangat penting. Masyarakat harus tahu bagaimana dana pajak digunakan dan apakah anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi mereka. Jika pemerintah bisa memastikan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, maka kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal akan meningkat," katanya.

Rinto juga menyoroti perlunya komitmen kuat dari pemerintah dalam memastikan kebijakan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. "Komitmen dari top manajemen, baik presiden maupun menteri terkait, sangat diperlukan. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas setiap kebijakan yang diambil dan siap menghadapi akuntabilitas jika terjadi kesalahan dalam implementasi," ungkapnya.

Dalam konteks ini, Rinto menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. "Sila kelima Pancasila, yang menekankan keadilan sosial, harus menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Kebijakan pajak harus dirancang dengan cara yang tidak menambah beban bagi masyarakat miskin, tetapi justru dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan mereka," ujarnya.